Baru 1,5 Bulan, Realisasi Anggaran Program Bedah Rumah Sudah 94 Persen
Realisasi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sampai 18 November 2025 sudah mencapai 77,65 persen dari pagu efektif tahun ini sebesar Rp4,72 triliun.
Hal itu diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (19/11/2025). Sampai akhir tahun ini Maruarar yakin serapan anggaran itu bisa mencapai 97,26 persen.
“Kami bekerja keras agar seluruh program fisik dan kegiatan prioritas bisa selesai tahun ini,” kata Maruarar sebagaimana dikutip keterangan tertulis Kementerian PKP.
Ia menjelaskan, realisasi anggaran terbesar ada pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, yang mencapai 94,48 persen atau setara Rp964,35 miliar dari pagu Rp1,02 triliun untuk perbaikan 45.073 rumah tidak layak huni (RTLH).
Tidak dijelaskan bagaimana program BSPS yang baru mulai dijalankan awal Oktober 2025 tersebut, sudah bisa mencatat realisasi setinggi itu hanya dalam 1,5 bulan.
Yang jelas Ara meyatakan, program BSPS menjadi ujung tombak upaya pemerintah memperbaiki RTLH yang secara total mencapai 26,9 juta unit di seluruh Indonesia.
Selain itu yang juga lumayan realisasi anggarannya adalah rumah khusus sebesar Rp183,48 miliar atau 79,85 persen untuk 476 unit di berbagai daerah terdampak bencana, serta rumah susun dengan realisasi Rp1,93 triliun atau 77,26 persen dari target 2.270 unit tahun ini.
Sementara proyek lain seperti bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), penanganan kawasan kumuh, serta penyediaan sanitasi, hanya disebut realisasi anggarannya mengalami kemajuan signifikan. “Kementerian PKP memastikan seluruh program tahun ini telah berada pada tahap pembangunan fisik,” ujar Ara.
Tahun depan Kementerian PKP mendapat alokasi anggaran Rp10,89 triliun, meningkat lebih dari dua kali lipat dari pagu anggaran tahun ini.
Sebanyak Rp8,9 triliun dari anggaran 2025 itu atau 81,69 persen, akan dipakai untuk program bedah rumah dengan target memperbaiki 400.000 RTLH di perkotaan, pedesaan, dan kawasan pesisir.
“Ini program (BSPS) langsung menyentuh kepentingan rakyat, karena setiap rumah yang direnovasi berarti satu keluarga terbantu sesuai arahan Presiden dan harapan DPR,” jelas Menteri PKP.
Selain BSPS, anggaran 2026 juga diarahkan untuk pembangunan 607 rumah khusus senilai Rp242,2 miliar, termasuk hunian pasca bencana dan cadangan panel RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat).
Program rumah susun juga akan dilanjutkan dengan alokasi Rp382,55 miliar untuk 22 tower mencakup 743 unit hunian. Sebagian besar berada di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah otonomi baru.
Program penanganan kawasan kumuh hanya mendapatkan anggaran Rp155,85 miliar untuk peremajaan 225 hektare lahan di 15 lokasi, plus program perbaikan sanitasi Rp36 miliar untuk pembangunan 3.000 unit fasilitas sanitasi di berbagai daerah.
Dalam kesimpulan rapat, Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda meminta Kementerian PKP meningkatkan serapan APBN 2025 dengan mempercepat penyelesaian seluruh program yang saat ini dilaksanakan.
Komisi V DPR juga meminta Kementerian PKP mempercepat proses pengadaan barang dan jasa tahun 2026, meningkatkan profesionalisme pendamping BSPS dan tenaga fasilitator lapangan, dan melakukan evaluasi terhadap data teknis dan persyaratan BSPS yang sulit diimplementasikan oleh MBR penerima manfaat.