Komisioner Heru: Realisasi FLPP Tahun Ini Akan Mencapai 280.000 Unit
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyatakan, akad massal rumah subsidi yang dibiayai dengan KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) oleh Pesiden, berdampak positif terhadap tingginya penyaluran FLPP tahun ini.
Ia menyatakan hal itu kepada awak media usai mengikuti akad massal 50.030 KPR FLPP yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025). BP Tapera adalah badan yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan subsidi FLPP kepada bank-bank penyalur KPR.
Akad dilakukan secara luring (online) dan daring (offline), dilanjutkan dengan serah terima kunci secara simbolis oleh Presiden kepada sejumlah debitur, serta dialog dengan para peserta akad di seluruh Indonesia secara daring.
Hadir dalam acara tersebut sejumlah menteri serta Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BPS, beberapa gubernur/wakil gubernur, dan bupati/walikota, termasuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara).
“Akad massal ini, seperti akad massal 29 September 2025, berdampak terhadap tingginya penyaluran FLPP tahun ini,” kata Komisioner Heru.
Sampai 19 Desember 2025, realisasi penyaluran KPR FLPP mencapai 263.017 unit senilai Rp32,67 triliun melalui 39 bank penyalur, untuk rumah subsidi yang dikembangkan 7.998 pengembang dari 22 asosiasi pengembang. Lokasi rumah tersebar di 12.981 perumahan di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota.
“Realisasi itu merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP sejak 2010,” ujar Heru. Sebelumnya, realisasi tertinggi tercatat pada 2022 sebanyak 226.000 unit dan tahun 2023 sebanyak 229.000 unit.
Baca juga: Hadiri Akad Massal 50.030 Rumah Subsidi. Presiden: 29 Juta Rakyat Belum Punya Rumah
Sampai akhir tahun ini, Heru optimis realisasi penyaluran FLPP bisa mencapai setidaknya 280.000 unit, kendati masih jauh dari kuota yang disediakan pemerintah sebanyak 350.000 unit.
Untuk itu BP Tapera memperpanjang proses pencairan dana hingga 30 Desember 2025 pukul 12.00 malam, dari sebelum-sebelumnya hanya sampai 15 Desember.
Komisioner Heru mengklaim, permintaan rumah subsidi tahun ini sebenarnya tinggi. Hanya, karena suplai rumah yang terbatas dari pengembang, tidak semua permintaan itu bisa dipenuhi.
Selain soal ketersediaan lahan karena adanya kebijakan LSD (Lahan Sawah Dilindungi), sehingga lebih sedikit developer yang mengembangkan rumah subsidi, kendala suplai juga terletak pada musim hujan yang berkepanjangan tahun ini, sehingga menghambat pembangunan rumah subsidi.
“Untuk rumah subsidi, akad kredit baru bisa dilakukan setelah bangunannya siap huni. Karena musim hujan terus, pembangunan rumah terkendala. Bila pembangunan masih berjalan, rumahnya belum boleh dijual dan KPR FLPP-nya belum bisa disalurkan,” jelas Heru.
Untuk tahun depan, agar penyaluran KPR FLPP bisa langsung dilaksanakan, BP Tapera akan memakai saldo awal yang ada di kasnya. Anggaran FLPP dari Kementerian Keuangan sendiri baru dicairkan Maret.
Tahun depan pemerintah mengalokasikan dana subsidi FLPP untuk 285.000 rumah saja, namun bisa ditingkatkan hingga 350.000 unit.
Untuk itu BP Tapera akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, supaya BP Tapera diizinkan menyalurkan FLPP lebih awal dengan saldo awal kas BP Tapera dari pengembalian pinjaman sebelumnya. “Saldo awal kas BP Tapera cukup membiayai 20.000-30.000 rumah subsidi pada Januari 2026,” tutup Heru.
Baca juga: Presiden Apresiasi Kontribusi BTN dalam Penyaluran KPR FLPP
Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi capaian BP Tapera dalam penyaluran FLPP, kendati tidak mencapai target 350.000 unit.
“Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komisioner BP Tapera Pak Heru dan jajarannya, atas kerja keras menyalurkan FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di tengah situasi seperti sekarang, BP Tapera mampu menyalurkan dana FLPP terbesar sepanjang sejarah,” kata Ara di hadapan Presiden Prabowo.
Program FLPP dimulai pada zaman Presiden SBY, dilanjutkan oleh Presiden Jokowi, dan diperbesar kuotanya menjadi 350.000 unit oleh Presiden Prabowo tahun ini dari semula 220.000 unit.