Ara dan Aguan Ground Breaking Pembangunan Hunian Tetap Korban Banjir di Sumut
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meresmikan dimulainya pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Sumatera Utara (Sumut), Minggu (21/12/2025).
Pembangunan rumah dilakukan Kementerian PKP bersama Yayasan Buddha Tzu Chi. Ditandai peletakan batu pertama pembangunan (ground breaking) 118 rumah di Tapanuli Tengah oleh Ara bersama bos Agung Sedayu Group yang juga pimpinan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Sugianto Kusuma (Aguan), Minggu (21/12/2025).
“Hari ini kita mulai pembangunan hunian tetap di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Sibolga, dan sudah (dimulai) di Tapanuli Selatan. Nanti, juga kita akan memulai pembangunan huntap bagi saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Barat,” kata Ara melalui keterangan Biro Komunikasi Publik Kementerian PKP dikutip Senin (22/12/2025).
Setelah di Tapanuli Tengah, Ara bersama Aguan serta Ketua DPRD dan Walikota Sibolga melakukan prosesi serupa untuk rumah korban banjir di Sibolga pada hari yang sama.
“Saya dengar kemarin rapat paripurna DPRD berlangsung cepat, sepakat menghibahkan tanah untuk pembangunan hunian tetap bagi rakyat korban bencana. Hari ini kita bisa mulai pembangunan 200 rumah. Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus bekerja cepat,” ujar Menteri PKP.
Masih pada hari yang sama, Ara dan Aguan serta pimpinan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia lainnya, melakukan ground beraking pembangunan 103 hunian tetap bagi masyarakat korban banjir di Tapanuli Utara.
Sementara di Tapanuli Selatan, prosesi ground breaking dilakukan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Aziz Andriansyah bersama Bupati Tapanuli Selatan, serta pimpinan Yayasan Buddha Tzu Chi.
“Ini perintah langsung Bapak Presiden agar masyarakat yang terdampak bencana segera memiliki hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan. Peletakan batu pertama hari ini menandai dimulainya pembangunan hunian tetap di Tapanuli Selatan,” ujar Azizi.
Menyusul dimulainya pembangunan rumah bagi korban banjir Sumut itu, Menteri PKP berharap PLN juga bertindak sigap menyiapkan suplai listrik pada 21 Maret 2025 saat rumah rampung. Sementara kantor pertanahan memastikan sertifikat tanahnya bisa terbit pada tanggal yang sama.
Baca juga: Banjir Bandang di Sumut Merusak Hampir 100 Ribu Rumah
Sebelumnya dalam rapat koordinasi di kantor Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Jakarta, Rabu (17/12/20254), Menteri PKP menyatakan, pada tahap awal 2.603 unit huntap siap dibangun, meskipun penanganan banjir bandang di 3 provinsi di Sumatera masih dalam fase tanggap darurat.
Pernyataan serupa diulanginya pada acara akad massal 50.030 rumah subsidi di Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025). “Besok (Minggu, 21 Desember 2025) saya akan terbang ke Sumut melakukan peletakan batu pertama,” kata Ara dalam sambutannya di hadapan Presiden Prabowo yang menghadiri akad massal itu.
Pembangunan 2.603 rumah itu dibiayai sepenuhnya dari dana tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan, tanpa dana APBN. Yaitu, 2.500 unit dari Yayasan Buddha Tzu Chi, dan 103 unit dari dana pribadi Menteri PKP.
Alokasinya untuk Aceh 1.000 unit, Sumatera Utara 1.003 unit, dan Sumatera Barat 600 unit. Di Sumut pembangunan bisa langsung dimulai karena lahannya sudah tersedia. Yaitu, 103 unit di Kabupaten Tapanuli Utara, 200 unit di Kota Sibolga, dan 100 unit di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Sementara di Aceh dan Sumatera Barat, Maruarar meminta pemda dua provinsi itu bersegera menyiapkan lahan, agar pembangunan rumah juga dapat segera dimulai.
Menyangkut lahan, Menteri PKP menekankan pentingnya fleksibilitas regulasi tanpa mengabaikan prinsip hukum dan akuntabilitas.
“Jangan sampai aturan menghambat negara untuk segera membantu rakyatnya. Saya sudah mengusulkan kepada Menko PMK agar segera dilakukan rakor dengan aparat hukum, serta koordinasi dengan BPK dan BPKP, supaya soal lahan ini bisa terekonsiliasi dengan cepat. Kita harus bekerja sesuai aturan, tapi juga cepat, karena itulah arahan Presiden,” kata Ara.
Baca juga: BNPB Bangun 44.045 Unit Hunian Sementara di Sumbar-Sumut-Aceh
Lebih jelasnya, Menteri PKP menerangkan kriteria lokasi pembangunan huntap bagi korban banjir di tiga provinsi di Sumatera tersebut.
Pertama, aspek hukum lahan sudah jelas dan tidak bermasalah. Kedua, aspek teknis terpenuhi, guna memastikan lokasi benar-benar aman dari risiko bencana seperti banjir dan longsor. Ketiga, aspek sosial-ekonomi dan kehidupan masyarakat.
“Rumah bukan hanya bangunan. Kehidupan ikut berpindah. Karena itu harus dipikirkan akses anak-anak ke sekolah, tempat kerja orang tua, pasar, dan layanan dasar lainnya. Ekosistem kehidupan masyarakat harus jadi pertimbangan utama,” tutup Maruarar.