BP Tapera Gandeng 43 Bank untuk Penyaluran FLPP 2026
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 43 bank untuk penyaluran kredit pemilikan rumah subsidi dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Terdiri, dari 5 bank BUMN anggota Himbara, 4 bank swasta, dan 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Acara dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan sejumlah pengurus asosiasi pengembang properti.
Jumlah bank yang menandatangani PKS untuk penyaluran KPR FLPP 2026 itu meningkat dibanding tahun ini yang tercatat sebanyak 39 bank.
Penandatangan PKS dilakukan secara langsung dengan 10 bank BUMN/BUMD dan 1 bank swasta penyalur KPR FLPP tertinggi 2025. Yaitu, BTN, BTN Syariah (kini bernama BSN), BRI, BNI, Mandiri, BSI, BPD Jawa Barat dan Banten, BPD Jawa Barat dan Banten Syariah (BPD BJB Syariah), BPD Sumsel Babel, BPD Sumsel Babel Syariah, dan Bank Nobu.
Sedangkan 33 bank lainnya akan mengikuti penandatanganan secara daring. Yaitu, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Jawa Tengah Syariah, Bank Mega Syariah, BPD Jambi, BPD Kalimantan Selatan Syariah, BPD Sumatra Utara, BPD Sulselbar Syariah, BPD Sulselbar, BPD Jawa Timur Syariah, BPD Riau Kepri Syariah, BPD Kalimantan Tengah, Bank Nagari, BPD Aceh, BPD NTB Syariah, BPD Kalimantan Barat, dan BPD Kalimantan Timur.
Kemudian BPD Kalimantan Selatan, BPD NTT, BPD Sumatra Utara Syariah, BPD Kalimantan Barat Syariah, Bank Nagari Syariah, BPD Jambi Syariah, BPD DIY, BPD Sulawesi Tengah, BPD Papua, BPD Bengkulu, Bank Artha Graha Internasional, BPD Sulawesi Tenggara, BPD Sulawesi Utara Gorontalo, Bank Jakarta dan Bank Jakarta Syariah.
Baca juga: Presiden Apresiasi Kontribusi BTN dalam Penyaluran KPR FLPP
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan, target penyaluran dana FLPP tahun 2026 mencapai 285 ribu unit rumah subsidi dengan total kebutuhan dana Rp37,1 triliun. Terdiri dari anggaran DIPA (APBN) Rp25,1 triliun, dan dari pengembalian pokok pinjaman ke BP Tapera Rp10,4 triliun yang digulirkan kembali, serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp1,6 triliun.
“Sesuai dengan Nota Keuangan tahun 2026, pemerintah juga mengalokasikan pencadangan pembiayaan investasi, untuk memenuhi potensi penambahan target penyaluran FLPP sampai dengan 350.000 unit rumah tahun depan,” jelas Komisioner Heru.
Pada kesempatan itu, BP Tapera juga menggandeng asosiasi pengembang perumahan untuk mendukung pembangunan rumah layak huni bagi MBR tahun 2026.
Penandatanganan perjanjian diwakili 7 asosiasi dengan kontribusi tertinggi dalam pembangunan rumah FLPP. Yaitu, REI, APERSI, HIMPERRA, APERNAS, ASPRUMNAS, PI, dan Appernas Jaya.
Ruang lingkup perjanjian meliputi pemanfaatan data supply dan demand, pengelolaan aplikasi, pembangunan rumah layak huni, dan pembinaan atas pengendalian rumah layak huni dan siap huni.
Baca juga: Kuota FLPP Meningkat, Tapi Pengembang yang Bangun Rumah Subsidi Merosot
Tahun ini (hingga minggu ketiga Desember 2025), REI masih tercatat sebagai asosiasi pengembang perumahan yang terbanyak membangun rumah subsidi FLPP, mencapai 112.557 unit rumah. Disusul APERSI 80.048 unit, HIMPERRA 36.540 unit, APERNAS 9.235 unit, ASPRUMNAS 8.789 unit, PI 8.198 unit, dan Appernas Jaya 4.905 unit.
“Secara total penyaluran dana FLPP 2025 didukung 22 asosiasi pengembang perumahan di seluruh Indonesia. Kami berharap dukungan terus dilanjutkan dengan kualitas rumah yang lebih layak huni,” ungkap Komisioner Heru mengakhiri.