Korban Banjir Sumatera Dapat Aneka Bantuan Tunai Hingga Rumahnya Siap Huni
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan, setiap keluarga yang terdampak banjir dan longsor di 3 Provinsi di Sumatera akan mendapatkan bantuan tunai minimal Rp8 juta.
Teddy menyampaikan hal itu usai menerima Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (24/12/2025).
“Dari bantuan Rp8 juta itu, sebanyak Rp3 juta untuk mengisi perabotan di rumah dan Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi keluarga (yang kehilangan mata pencaharian akibat banjir dan longsor tersebut),” kata Teddy dalam keterangannya di akun IG Sekretariat Kabinet dikutip Kamis (25/12/2025).
Lima hari sebelumnya Kementerian Sosial melalui akun IG-nya sudah menyampaikan hal serupa. Menurut Kemensos, bantuan diberikan secara bertahap, disesuaikan dengan hasil asesmen yang dilakukan pemda bersama bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Penyaluran bantuan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pemulihan ekonomi keluarga, hingga santunan bagi korban meninggal dunia dan luka berat.
Selain bantuan tunai Rp8 juta tersebut, ada juga bantuan jaminan hidup selama masa pemulihan di hunian sementara dan hunian tetap.
Baca juga: BNPB Bangun 44.045 Unit Hunian Sementara di Sumbar-Sumut-Aceh
Berdasarkan standar lama tahun 2020, bantuan jaminan hidup diberikan sebesar Rp10.000 per orang per hari selama 90 hari atau tiga bulan. Pemerintah berencana menaikkan nilai bantuan itu sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
Usulan kenaikan telah disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang digelar Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Selain itu bagi korban yang meninggal dunia akibat banjir dan longsor itu, pemerintah juga memberikan santunan Rp15 juta per jiwa, dan yang mengalami luka berat Rp5 juta per jiwa. Kemensos meminta pemda aktif melakukan pendataan agar tidak ada warga korban banjir yang terlewat menerima bantuan.
Sementara Sekkab Teddy menyebutkan, bantuan Rp8 juta itu diluar bantuan beras 10 kg/bulan, uang lauk-pauk Rp300.000-Rp450.000/bulan, bantuan pembangunan hunian sementara (huntara) dan tetap (huntap), serta uang tunggu hunian Rp600.000.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), dalam rapat koordinasi pembangunan 2.603 unit huntap tahap awal di tiga provinsi terdampak banjir dan longsor Sumatera dari Yayasan Buddha Tzu Chi pada hari Natal, Kamis (25/12/2025), mengulangi lagi soal bantuan tunai itu.
Rakor dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Menkum Supratman Andi Agtas, Mensos Saifullah Yusuf, serta Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wagub Sumbar Vasko Ruseimy, dan Wagub Aceh Fadhlullah.
Baca juga: Ara dan Aguan Ground Breaking Pembangunan Hunian Tetap Korban Banjir di Sumut
Menurut Ara, warga dengan rumah rusak berat akan ditempatkan di huntara sambil menunggu huntap-nya selesai dibangun. “Selama di huntara, pemerintah memberikan bantuan jaminan hidup Rp450 ribu/orang/bulan hingga maksimal tiga bulan, plus dukungan pemberdayaan ekonomi Rp5 juta per KK,” kata Ara melalui keterangan tertulis.
Menteri PKP menunjuk tiga direktur jenderal untuk turun langsung ke lapangan guna menuntaskan proses alokasi hunian di wilayah terdampak bencana. Dirjen Imran ditugaskan menangani wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Utara, Dirjen Fitrah ditugaskan di Sumatera Barat, Dirjen Aziz ditugaskan di Sumatera Utara.
Mendagri menyampaikan, negara melalui Kementerian PKP tengah menyiapkan bantuan perumahan bagi korban bencana Sumatera yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).