Realisasi Pembangunan Rumah Subsidi 2025 Hanya 10 Persen dari Target
Presiden Prabowo Subianto mencanangkan pembangunan rumah rakyat sebanyak 3 juta unit per tahun selama pemerintahannya. Yaitu, 2 juta unit berupa perbaikan (renovasi) rumah tidak layak huni (RTLH) di perkotaan, pedesaan, dan pesisir, serta 1 juta unit berupa pembangunan hunian baru (tapak dan vertikal) di perkotaan.
Banyak yang mengkritik target tersebut, karena terlalu ambisius dibanding kemampuan mewujudkannya baik dari sisi anggaran, kelembagaan, maupun kapasitas SDM di pemerintahan sendiri. Dengan kata lain, target itu lebih terlihat sebagai “nafsu besar tenaga kurang’.
Tapi, pemerintahan Prabowo punya alasan bagus menetapkan target ambisius tersebut. Backlog (akumulasi kekurangan pengadaan) rumah yang mencapai hampir 10 juta unit, dan RTLH sebanyak hampir 27 juta unit. Total 37 juta unit.
Jadi, kalau target itu bisa diwujudkan selama 5 tahun kekuasaan Prabowo, baru 15 juta unit rumah yang bisa diadakan dan direnovasi. Masih kurang 22 juta unit.
Kenyataannya, kritik para pengamat itu ada benarnya. Pemerintah cq Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) praktis tidak mampu mewujudkan target tersebut, kendati sudah demikian aktif berupaya.
Fokus upaya juga lebih banyak diarahkan pada penyediaan rumah baru melalui skema subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Targetnya pun jauh dari 3 juta unit. Hanya 350.000 unit pada 2025. Seluruhnya berupa rumah tapak, belum ada rumah susun (rusun) atau apartemen.
Baca juga: Fix Realisasi FLPP 2025 Capai 278.868 Unit. Seluruhnya untuk Rumah Tapak, Rusun Hanya 3 Unit
Sementara program renovasi RTLH yang sebenarnya menjadi inti program 3 juta rumah, malah baru mulai dilaksanakan di triwulan tiga 2025, dengan target hanya 45.073 unit.
Realisasinya, untuk pengadaan rumah baru dengan skema FLPP hanya 278.868 unit dengan dana subsidi Rp34,64 triliun. Capaian ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah penyaluran FLPP sejak 2010, namun masih jauh dari target 350.000 unit.
Ditambah partisipasi sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) sebanyak 2.000 unit, total pengadaan rumah baru menjadi 280.868 unit.
Sedangkan program renovasi rumah yang dikenal dengan istilah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), menurut Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), sudah terlaksana untuk 45.073 unit rumah dengan anggaran Rp1,02 triliun.
Menteri Ara menyampaikan hal itu dalam Silaturahmi dan Koordinasi Awal Tahun Ekosistem Perumahan di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
“Sektor swasta juga berkontribusi (dalam program renovasi rumah) melalui program CSR dengan capaian 9.701 unit, dengan PT Djarum mencatat kontribusi terbesar sebanyak 1.608 unit. Gotong royong dari dunia usaha makin kuat,” katanya.
Selain itu ada juga pembangunan 2.270 unit rumah susun oleh pemerintah untuk berbagai kementerian dan lembaga (K/L), ditambah rumah khusus 476 unit, selain program peningkatan prasarana dan sarana umum (PSU), sanitasi, dan perbaikan kawasan kumuh di 4.500 titik.
Dengan demikian, dengan asumsi program BSPS memang sudah terlaksana sepenuhnya sesuai target, total capaian program 3 juta rumah selama 2025 hanya 338.388 unit (278.868 unit + 2.000 unit + 9.701 unit + 45.073 unit + 2.270 unit + 476 unit), atau hanya sekitar 10 persen dari target 3 juta unit.
Tahun ini pemerintah menaikkan target program BSPS hampir 10 kali lipat menjadi 400.000 unit. Ditambah pembangunan 743 unit rusun, dan 607 rumah khusus, serta perbaikan 225 hektare kawasan kumuh. Untuk itu dialokasikan anggaran Rp10,89 triliun.
Sedangkan penyediaan rumah baru dengan dukungan FLPP 285.000 unit, yang bisa ditingkatkan menjadi 350.000 unit. Kalaupun semua target pengadaan dan perbaikan rumah 2026 tersebut terealisasi, tetap masih sangat jauh dari target 3 juta unit per tahun.