Opini: Banjir

Oleh: Yayat Supriatna
Pengamat Perkotaan, Dosen Teknik Planologi Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti

“Living harmony with water” menjadi kondisi yang tidak terlepaskan terkait banjir di Kota Jakarta yang selalu berulang. Kondisi yang tidak juga bisa diatasi dari tahun ke tahun dan selalu mengulang cerita yang sama dan hingga saat ini kita belum melihat ada solusi konkrit untuk mengatasi permasalahan ini.

Mari kita bayangkan. Pulau Jawa itu memiliki lebih dari 1.200 daerah aliran sungai (DAS) dan 80 persennya rusak atau tidak optimal. Kondisi DAS yang rusak ini bila sedikit saja disinggung dengan cuaca maka pasti langsung kebanjiran dan longsor.

Itu karena pengetahuan kita tentang aspek keruangan, geografi wilayah, banyak yang tidak paham. Pulau Jawa kalau dibagi ada dua, yang dari tengah ke utara dan tengah ke selatan. Tengah-utara itu wilayah DAS sementara tengah-selatan perbukitan yang rawan longsor maupun potensi bencana alam lainnya. Ini semua harus kita petakan termasuk dari sisi aspek keruangan, pengendalian, mitigasi, dan lainnya.

Selama ini ketika rencana tata ruang sudah dibuat, aspek pengendaliannya bermasalah. Terlebih di tengah keterbatasan anggaran, bisa dicek berapa besar anggaran tata ruang yang ada di daerah, berapa kapasitas kelembagaannya, belum berbagai masalah teknis lainnya.

Masterplan pengendalian banjir Jakarta sudah ada sejak tahun 1973 dan hasil kajian JICA Jepang maupun Kementerian PU, masterplan ini sudah tidak lagi memadai dengan data dan fakta saat ini sehingga kapasitasnya mesti ditingkatkan 3-4 kali terkait perubahan bentang alam, drainase buruk, urbanisasi, dan sebagainya.

Saat kondisi infrastruktur pengendali banjir ini masih buruk, diotak-atik bagian langit dengan modifikasi cuaca. Itu artinya, infrastruktur di bawah belum optimal dengan pekerjaan proyek yang terhenti-henti, tekanan semakin besar dalam kondisi kedaruratan, langkah praktis dengan modifikasi cuaca.

Padahal modifikasi cuaca itu hanya mereduksi intensitas curah hujan maksimal 20-30 persen. Ini dilakukan supaya curah hujan yang jatuh tidak makin parah karena untuk membuang air ini ke laut infratsruktur daratnya sudah tidak optimal. Begitu juga dengan area resapan yang masih jauh tertinggal.

Akhirnya kita bisa lihat fenomena kelas menengah yang move on dari Jakarta. Pindah ke area 3T (Tangerang Raya) karena kota-kota baru ini menawarkan garansi kenyamanan dan keamanan khususnya dari banjir. Maka yang paling menjadi korban kelompok kelas bawah yang tidak punya pilihan. Bagi yang tinggal di area rob hanya bisa pasrah saat banjir.

Hal lain yang memprihatinkan, dari semua kota-kota di Indonesia hanya Jakarta yang memiliki sistem pengendalian banjir. Maka bisa dilihat di Pekalongan atau Pati, banjir bisa terjadi dalam dua minggu karena tidak punya sistem. Begitu juga area lain seperti Bekasi, Karawang, Serang, dan lainnya.

Kota Jakarta relatif beruntung karena punya instrumen kebijakan dan memiliki dana yang cukup besar. Saat banjir, ribuan pompa bisa langsung bekerja, hujan makin besar bisa membuat rekayasa cuaca karena memiliki anggaran.