Moody’s Turunkan Prospek Surat Utang Indonesia Jadi Negatif. Program Populis Prabowo dan Danantara Jadi Alasan
Bank Indonesia melaporkan, Kamis (5/2/2026), lembaga pemeringkat global Moody’s masih mempertahankan sovereign credit rating (peringkat surat utang) RI di level Baa2 atau investmen grade, namun dengan outlook (prospek) diturunkan dari stabil menjadi negatif.
Dalam laporannya, Moody’s menyatakan afirmasi rating kredit Indonesia pada Baa2, mencerminkan ketahanan ekonomi yang tetap kuat. Tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid, serta didukung kekuatan struktural termasuk sumber daya alam dan demografi yang menguntungkan, yang menopang prospek pertumbuhan jangka menengah.
Afirmasi rating Indonesia juga didukung oleh kredibilitas kebijakan moneter dan kehati-hatian fiskal, yang mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Sementara revisi outlook menjadi negatif, dipengaruhi pandangan Moody’s terhadap risiko penurunan kepastian kebijakan, yang bila berlanjut dapat berimplikasi terhadap kinerja perekonomian Indonesia.
Moody’s memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan berada di kisaran 5 persen dalam jangka pendek hingga menengah, dengan defisit fiskal tetap berada di bawah 3 persen PDB. Sementara kebijakan moneter dinilai akan terus mendukung stabilitas inflasi, dan rasio utang pemerintah terhadap PDB akan tetap terjaga rendah.
Namun Moody’s juga menilai Indonesia masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan basis penerimaan, yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makro dan keuangan.
Dalam pernyataan resmi di situsnya, 5 Februari 2026, Moody’s menyebut perubahan outlook credit rating RI dipicuoleh menurunnya prediktabilitas kebijakan, yang berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan serta kualitas tata kelola pemerintahan.
Jika tren ini berlanjut, kredibilitas kebijakan Indonesia yang selama ini menjadi penopang stabilitas makroekonomi, fiskal, dan sistem keuangan, akan tergerus.
Menurut Moody’s, dalam setahun terakhir terjadi penurunan konsistensi dan koherensi dalam proses perumusan kebijakan, disertai komunikasi kebijakan yang kurang efektif.
Tercermin dari meningkatnya volatilitas pasar saham dan nilai tukar, serta penurunan skor Indonesia dalam indikator tata kelola global, khususnya dalam efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi.
Fokus pemerintah mendorong pertumbuhan melalui program-program populis seperti MBG dan perumahan terjangkau, meningkatkan belanja publik, padahal penerimaan negara merosot, dinilai membawa risiko fiskal.
Tekanan fiskal berpotensi meningkat bila program-program populis itu diperluas, mengingat ukuran anggaran pemerintah relatif kecil dibandingkan skala ekonomi nasional Indonesia.
Baca juga: Standard & Poor’s: Peringkat Utang Indonesia Tetap Investment Grade
Moody’s juga menyoroti pembentukan lembaga investasi Danantara, yang dinilai menimbulkan ketidakpastian terkait sumber pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasi.
Dengan kewenangan atas aset BUMN lebih dari USD900 miliar atau sekitar 60 persen dari PDB nominal RI 2025, Danantara berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi (darurat) negara jika tidak dikelola dengan koordinasi dan tata kelola yang kuat.
Kewenangan Danantara dalam menentukan kebijakan dividen BUMN, termasuk bank-bank pelat merah yang telah meningkatkan rasio dividen pada 2025, juga dinilai dapat menekan kesehatan keuangan BUMN. Sejauh ini, Moody’s berasumsi akan ada kejelasan lebih lanjut dari Indonesia terkait kerangka kelembagaan dan operasional Danantara.
Moody’s juga mempertahankan pagu surat utang (bond ceiling) Indonesia dengan mata uang lokal di A1, dan mata uang asing di A3, yang mencerminkan risiko politik moderat, ketidakseimbangan eksternal yang masih terkendali, serta peran pemerintah yang besar dalam perekonomian.
Dari sisi Environmental, Social, and Governance (ESG), Moody’s juga menilai Indonesia menghadapi dampak negatif terhadap profil kreditnya.
Risiko lingkungan tergolong tinggi, terutama terkait perubahan iklim, banjir pesisir, dan bencana alam. Risiko sosial moderat, dengan tantangan ketimpangan pendapatan dan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap pertumbuhan pendapatan dan kesempatan kerja, yang telah memicu aksi protes sepanjang tahun.
Moody’s menegaskan akan terus memantau efektivitas dan kredibilitas kebijakan pemerintah, termasuk perkembangan Danantara, arus investasi asing, stabilitas nilai tukar, inflasi, serta dinamika pasar keuangan.
Baca juga: Moody’s Juga Bilang Surat Utang Luar Negeri Indonesia Masih Investment Grade
Outlook credit rating RI bisa kembali ke level stabil bila pemerintah mampu memperkuat kejelasan dan konsistensi kebijakan, dan menunjukkan komitmen kuat terhadap reformasi.
Sebaliknya, tekanan penurunan peringkat lebih lanjut bisa terjadi jika terjadi pelebaran defisit fiskal tanpa reformasi pendapatan, pelemahan signifikan posisi eksternal, atau memburuknya kesehatan keuangan BUMN akibat lemahnya tata kelola Danantara.