Jaga Defisit Anggaran di Bawah 3 Persen, Pemerintah Kejar Tax Ratio 12 Persen
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan tiga jurus pemerintah menjaga defisit fiskal (anggaran) tetap terkontrol di bawah 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menyampaikan hal itu dalam diskusi CNBC Economic Outlook 2026 di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Menurut Juda, pemerintah menaikkan tax ratio atau rasio pajak terhadap PDB tahun ini menjadi 11-12 persen dari saat ini hanya 9 persean, guna menjaga defisit fiskal tetap di bawah 3 persen.
Kenaikan tax ratio itu mau tak mau memaksa pemerintah menggenjot penerimaan pajak yang tahun lalu melempem, sehingga defisit fiskal mencapai 2,92 persen atau sudah mendekati 3 persen.
“Kita akan terus memastikan defisit fiskal di bawah tiga persen. Untuk itu pemerintah akan berupaya menngenjot penerimaan, agar belanja (pemerintah) yang meningkat bisa ditutup dari penerimaan (dan bukan dari penambahan utang),” kata Juda. Ia pun menyampaikan tiga strategi pemerintah untuk mendongkrak penerimaan pajak tersebut.
Pertama, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara optimalisasi sistem Coretax dan digitalisasi perpajakan, termasuk penguatan sinergi pertukaran data antar kementerian dan lembaga.
Kedua, Kemenkeu akan berupaya menekan kebocoran dengan memperketat pengawasan di sektor pajak, bea cukai, hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Langkah ini dilakukan melalui penguatan pengawasan, analisis data, serta penegakan hukum,” ujar mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia itu.
Di sektor perpajakan, pemerintah akan mengembangkan sistem pungutan pajak atas transaksi digital domestik dan lintas negara, memperkuat pengawasan dan pemeriksaan berbasis data, serta memberikan insentif untuk mendukung daya beli masyarakat, investasi, dan hilirisasi industri.
Dari sisi kepabeanan dan cukai, pemerintah akan memperluasbasis cukai, intensifikasi pengenaan bea masuk dalam perdagangan internasional, kebijakan bea keluar untuk mendorong hilirisasi, serta penegakan hukum terhadap barang kena cukai ilegal dan praktik penyelundupan.
Di sektor PNBP, pemerintah akan fokus pada optimalisasi tata kelola dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam, serta penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga melalui Sistem Informasi Minerba dan Batubara (SIMBARA).
Baca juga: Bank Dunia Benar, Purbaya Sok Gaya, Defisit APBN Sudah Dekati 3 Persen, Keseimbangan Primer Minus
Ketiga, pemberantasan under-invoicing yang menggerus penerimaan negara, dengan cara mengintensifkan pengawasan pada praktik pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah dari seharusnya, baik pada kegiatan ekspor maupun impor.
Selain tiga strategi itu, Juda juga menekankan pentingnya sinergi antara Kemenkeu (otoritas fiskal) dan Bank Indonesia (otoritas moneter), dengan fokus utama menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan menekan cost of capital melalui suku bunga yang efisien.
Dalam diskusi itu, Juda juga memuji realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan IV (Q4) 2025 yang mencapai 5,39 persen. Ia menyebutnya sebagai momentum sangat baik sekaligus prestasi yang patut disyukuri, karena menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20.
“Pertumbuhan 5,39 persen itu yang tertinggi sejak 2022 saat kita rebound dari Covid,” kata Juda sebagaimana dikutip keterangan tertulis Kemenkeu.
Wamenkeu Juda menyebut adanya korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan Indeks Keyakinan Konsumen, kesejahteraan, ketersediaan lapangan kerja, dan dampak terhadap tingkat kemiskinan.
Baca juga: Kabinet Terlalu Gemuk, Makanya Defisit APBN Membengkak
Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) November 2025, terdapat penambahan tenaga kerja sebanyak 1,4 juta hanya dalam satu kuartal (Agustus–November).
“Normalnya penambahan setahun itu 3 juta. Ini dalam satu kuartal saja sudah mencapai 1,37 juta (penyerapan tenaga kerjanya). Ini artinya pertumbuhan ekonomi ini memang mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih baik. Inilah momentum yang harus kita dorong di triwulan satu 2026, supaya pertumbuhannya lebih baik dibanding triwulan empat 2025,” tutur Juda.
Selain Juda, penelis lain diskusi tersebut adalah Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae, serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.