Menkeu: Ekonomi Indonesia Akan Terus Berekspansi Sampai 2033
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan, ekonomi Indonesia berada dalam fase ekspansi jangka menengah berdasarkan indikator Leading Economic Index/Coincident Economic Index (LEI/CEI).
Setelah mengalami resesi akibat pandemi Covid-19 pada 2020-2022, pada 2023 ekonomi Indonesia kembali berekspansi yang diproyeksikan berlangsung 10 tahun hingga 2033.
Menurut Menkeu, siklus ekonomi itu mengalami ekspansi antara 7 sampai 10 tahun, untuk kemudian resesi satu tahun.
Terakhir ekonomi Indonesia mengalami ekspansi dari 2009 sampai 2020. Setelah itu resesi menyusul datangnya pandemi Covid-19.
“Sekarang ekonomi kita ekspansi lagi. Artinya kalau kita betul, kita pintar, sampai 10 tahun kita bisa ekspansi terus sampai 2033, sebelum melambat lagi setahun. Jadi, Anda nggak usah takut prospek jangka menengah ekonomi kita,” tutur Menkeu dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026), sebagaimana dikutip keterangan tertulis Kemenkeu.
Pernyataan serupa diulangi Purbaya saat menyampaikan sambutan dalam acara wisuda Universitas Indonesia Program Sarjana dan Vokasi Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 di Kampus UI, Depok, Sabtu (14/2/2026). “Anda (para wisudawan) beruntung, lulus saat (ekonomi) kita dalam fase ekspansi, yang akan saya pastikan berlangsung sampai 2030,” ujar Menkeu dikutip dari keterangan yang sama.
Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah lama berputar-putar di kisaran 5 persen. Dan, itu tidak cukup untuk bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak.
“Kita paling tidak harus tumbuh 6,7 persen menuju 7 persen untuk bisa menyerap tenaga kerja baru yang memasuki usia kerja (setiap tahun),” katanya.
Apalagi, kalau Indonesia ingin menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persenan itu juga tidak memadai.
“Kalau saya lihat (pengalaman) Korea, Taiwan, Jepang, Amerika, Jerman, dan China. Untuk menjadi negara maju (berpendapatan tinggi), anda harus tumbuh double digit dalam lebih dari 10 tahun,” terang Menkeu Purbaya.
Baca juga: Menkeu: Indikator Ekonomi Membaik, Kita Menuju Indonesia Emas, Bukan Indonesia Suram
Lepas dari kutukan 5 persen
Purbaya menyatakan, saat ini Indonesia telah lepas dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5 persen. Tapi, tidak menjelaskan lebih lanjut alasan pernyataan tersebut.
Ia hanya menerangkan, sekarang pemerintah fokus menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen, sembari penggunaan mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.
“Sekarang saya akan fokus (pada defisit) 3 persen, dan mengoptimalkan uang yang ada untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Kemarin kan berhasil tuh (menjaga defisit) di bawah 3 persen,” kata Purbaya.
Untuk itu ke depan, pemerintah tidak lagi terpaku pada dorongan belanja besar-besaran, melainkan pada kualitas belanja dan sinkronisasi kebijakan. Pemerintah akan fokus pada upaya penghilangan aneka hambatan struktural yang selama ini menahan laju investasi dan pertumbuhan.
Pertumbuhan ekonomi ke depan akan lebih ditopang investasi sektor swasta, dengan pemerintah berperan sebagai fasilitator melalui perbaikan iklim investasi dan koordinasi lintas kebijakan.
Sinkronisasi mesin pertumbuhan swasta dan pemerintah dinilai krusial menjaga momentum ekspansi ekonomi bisa berkelanjutan, tanpa harus meningkatkan belanja pemerintah yang berdampak terhadap kenaikan defisit anggaran melampaui 3 persen.
Baca juga: Purbaya: Ekonomi Indonesia akan Tumbuh Hingga 8 Persen Selama Saya Masih Menjabat
Suntikan likuiditas
Menteri Purbaya mengklaim, perekonomian Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal, karena sekitar 90 persen pertumbuhannya ditopang permintaan domestik.
Ia menyebut perlambatan ekonomi tahun lalu bukan semata akibat kondisi global, melainkan lebih karena kebijakan domestik (fiskal dan moneter) yang terlalu ketat.
Belanja fiskal (pemerintah) berjalan lambat, kebijakan moneter juga ikut menahan likuiditas yang membuat likuiditas di pasar kering yang tercermin dari pertumbuhan uang beredar yang kecil. Sebelum 2023 pertumbuhan uang primer (M0) nyaris nol, lalu kembali ditekan selama April-Agustus 2025.
“Akibatnya, ekonomi melambat. Fiskal (pemerintah) nggak sadar, moneter (BI) juga nggak sadar. Itulah alasan saya (saat baru menjabat menkeu pada Agustus 2025) memindahkan dana pemerintah Rp200 triliun dari BI ke bank-bank BUMN, agar likuiditas meningkat,” jelasnya.
Tindakan itu membalik arah ekonomi nasional. Laju pertumbuhan uang primer di pasar kembali double digit, dan ekonomi kembali tumbuh lebih tinggi.
Banyak pengamat yang skeptis dengan kebijakan tersebut. Tapi, faktanya menurut Menkeu Purbaya cukup berhasil. Penjualan mobil dan sepeda motor kembali tumbuh positif setelah bertahun-tahun tertekan. PMI manufaktur kembali berekspansi dengan indeks di atas 50, menandakan aktivitas industri lebih menggeliat.
“Jadi, ini mematahkan semua pendapat para ekonom yang menyatakan, nggak ada gunanya injek uang ke sistem (perekonomian) karena demand sedang lesu. Justru, tugas otoritas fiskal dan moneter memastikan demand tumbuh dengan instrumen yang ada,” pungkasnya.