Presiden: Pemerintah Berupaya Menjaga Defisit APBN Tidak Bertambah
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran kabinetnya agar mewaspadai dinamika global yang berkembang saat ini, menyusul perang terbuka Amerika Serikat-Israel dengan Iran.
Kepala Negara menegaskan, kendati ekonomi Indonesia relatif aman, pemerintah tidak boleh lengah dan harus mempersiapkan berbagai skenario, termasuk kemungkinan terburuk yang berdampak pada stabilitas energi dan ekonomi nasional.
“Dinamika yang terjadi di kawasan Eropa dan Timur Tengah tentu berdampak kepada kita, karena akan memengaruhi harga BBM dan kemudian juga harga makanan,” kata Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/3/2026), dikutip dari keterangan Sekretariat Presiden.
Kenaikan harga BBM selanjutnya juga akan mendorong pembengkakan defisit fiskal (APBN) melebihi batas yang ditentukan UU sebesar 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
Karena itu Kepala Negara meminta jajarannya melakukan kajian lebih lanjut mengenai efisiensi yang bisa dilakukan, guna mencegah pembengkakan defisit tersebut.
“Maksud saya ini ada beberapa hari kita bisa mengkaji masalah ini. Kita harus mengupayakan penghematan. Kita harus mengambil langkah-langkah proaktif dalam mengantisipasi situasi saat ini, seperti melakukan penghematan konsumsi BBM,” ujar Presiden Prabowo.
Ia menambahkan, pemerintah di bawah kepemimpinannya akan selalu menjaga agar defisit fiskal tidak bertambah akibat konflik di Timur Tengah tersebut.
“Bahkan, cita-cita kita bagaimana kita bisa tidak defisit. Sasaran kita APBN yang balance budget, itu paling ideal dan itu saya kira kita bisa lakukan,” jelas Kepala Negara.
Baca juga: Setiap Kenaikan USD1 pada Harga Minyak, Akan Menambah Defisit APBN Rp6,8 Triliun
Pede ekonomi RI kuat
Sementara dalam laporannya para menteri ekonomi menyatakan optimismenya ekonomi RI tetap kuat di tengah dinamika global saat ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa misalnya, menyatakan sejumlah indikator menunjukkan ekonomi Indonesia tetap kuat, baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Fondasi perekonomian nasional berada dalam kondisi sehat dan menunjukkan tren percepatan.
“Kalau kita lihat dari sisi supply, ekonomi kita dalam keadaan yang amat baik. Terlihat dari Purchasing Manager’s Index (PMI) Februari 2026 sebesar 53,8, tertinggi dalam berapa tahun terakhir. Betul-betul ada perbaikan yang kuat di sektor manufaktur. Dari sisi demand, daya beli masyarakat membaik. Ditangkap dari survei kepercayaan konsumen (yang meningkat),” kata Menkeu.
Inflasi diklaim Menkeu juga masih terkendali. Angka inflasi Januari-Februari yang tinggi dipengaruhi faktor teknis terkait subsidi listrik pada awal 2025.
“Kalau tanpa memasukkan data-data subsidi listrik Januari-Februari 2025, inflasi kita (Januari-Februari 2026) hanya 2,59 persen. Jadi, kita masih aman untuk tumbuh lebih cepat lagi,” jelas Purbaya.
Menkeu mengakui, dinamika ekonomi dunia menimbulkan volatilitas di berbagai negara. Namun, ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tersebut.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal serupa. Ia menyebut sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan kondisi ekonomi nasional yang relatif kuat dan stabil.
“Dari segi ekonomi makro, konsumsi domestik baik, kuat, 54 persen dari PDB, dan Mandiri Spending Index di angka 360,7,” kata Airlangga.
Rasio utang luar negeri Indonesia masih berada pada tingkat yang relatif rendah dibanding banyak negara lain di dunia, di bawah 30 persen PDB.
Cadangan devisa Indonesia juga berada pada level yang cukup kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Mencapai lebih dari USD150 miliar.
“Kemudian kita ada national hedging. Ekspor komoditas naik, batubara, karet, nikel, tembaga, sehingga dari ekspor komoditas kita dapat USD47 miliar dibanding defisit migas USD19,5 miliar. Jadi, ini secara natural saling mengkompensasi,” terangAirlangga.
Sementara dari sisi penerimaan negara, Airlangga melaporkan kinerja pendapatan pajak awal tahun 2026 yang tumbuh signifikan. Ia memperkirakan tren ini akan berlanjut pada Maret, seiring dengan periode pelaporan pajak.
Baca juga: Jaga Defisit Anggaran di Bawah 3 Persen, Pemerintah Kejar Tax Ratio 12 Persen
Skenario defisit
Kendati pede dengan kondisi ekonomi nasional, tak urung Menko Airlangga menyampaikan sejumlah skenario peningkatan defisit fiskal bila konflik di Timur Tengah membuat harga minyak dunia melejit. Dalam APBN 2026 harga minyak dipatok USD68 per barel.
Skenario disusun berdasarkan kemungkinan kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP), pergerakan nilai tukar rupiah yang saat ini sudah sangat mendekati Rp17.000, hingga kenaikan imbal hasil (yield) surat utang negara.
Skenario pertama, harga ICP sekitar USD86 per barel, dan nilai tukar rupiah Rp17.000 per USD (dibanding di APBN 2026 yang disepakati Rp16.500). Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tetap 5,3 persen dan yield surat berharga negara (SBN) 6,8 persen, maka defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18 persen terhadap PDB.
Skenario kedua, harga ICP naik hingga USD97 per barel dengan nilai tukar rupiah Rp17.300. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sedikit turun menjadi 5,2 persen dan yield SBN 7,2 persen, defisit APBN diperkirakan melebar hingga 3,53 persen.
“Kalau skenario moderat dengan harga minyak USD97, kurs Rp17.300, pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, dan yielad SBN 7,2 persen, defisitnya mencapai 3,53 persen,” jelas Airlangga sebagaimana dikutip detikcom.
Skenario terburuk atau pesimis, harga minyak mentah melonjak hingga USD115 per barel, nilai tukar rupiah Rp17.500, asumsi pertumbuhan ekonomi tetap di kisaran 5,2 poersen, dan yield SBN 7,2 persen, maka defisit APBN berpotensi meningkat hingga 4,06 persen PDB.
Airlangga menegaskan, berdasarkan simulasi tersebut target defisit di bawah 3 persen sulit dipertahankan. Kalau mau tetap dipertahankan, pemerintah harus melakukan pemangkasan belanja atau menurunkan target pertumbuhan ekonomi.
“Artinya dengan berbagai skenario ini, defisit 3 persen sulit kita pertahankan. Kecuali kita mau memotong belanja dan menurunkan target pertumbuhan ekonomi. Beberapa skenario ini perlu kita rapatkan secara terbatas,” tutup Menko Airlangga.