Utang Luar Negeri Pemerintah Naik Terus, Swasta Belum Pede Tambah Utang
Bank Indonesia melalui Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso melaporkan, Senin (16/3/2026), Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2026 mencapai USD434,7 miliar, tumbuh 1,7 persen secara tahunan (yoy). Sedikit lebih rendah dibanding pertumbuhan Desember 2025 sebesar 1,8 persen (yoy).
Perkembangan ULN itu terutama dipengaruhi oleh utang sektor publik (pemerintah). ULN pemerintah pada Januari 2026 tercatat sebesar USD216,3 miliar, atau tumbuh 5,6 persen (yoy) dibanding 5,5 persen (yoy) pada Desember 2025.
Kenaikan ULN pemerintah itu, dipengaruhi penarikan pinjaman luar negeri untuk menutup kekurangan penerimaan negara, ditambah aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) global terbitan pemerintah RI.
BI menyebut ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas.
Yaitu, antara lain untuk mendukung sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3 persen), Jasa Pendidikan (16,2 persen), Konstruksi (11,6 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).
“ULN pemerintah didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah,” kata Denny.
Baca juga: Triwulan IV 2025 Utang Luar Negeri Pemerintah Nambah Jadi Rp3.600 Triliun
Sementara itu ULN swasta terus menurun. Pada Januarui 2026 mencapai USD193 miliar dibanding USD194,0 miliar pada Desember 2025.
“Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi (minus) pertumbuhan sebesar 0,7 persen (yoy) pada Januari 2026. Lebih dalam dibandingkan Desember 2025 yang minus 0,2 persen (yoy),” ungkap Denny.
Penurunan posisi ULN swasta itu dipengaruhi oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,1 persen terhadap total ULN swasta.
Dengan kata lain, ketidakpastian global yang makin tinggi dan kondisi ekonomi nasional, membuat swasta belum cukup pede meningkatkan ULN-nya. ULN swasta juga tetap didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,2 persen terhadap total ULN swasta.
Denny menjelaskan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,6 persem pada Januari 2026, dari 29,9 persen pada Desember 2025, serta didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,6 persen dari total ULN.