Tekanan Global, OECD: Ekonomi RI 2026 Hanya Akan Tumbuh 4,8 Persen, Inflasi 3,4 Persen
Klub negara-negara maju OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) memperkirakan, tahun ini ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 4,8 persen (yoy) menyusul membaranya konflik di Timur Tengah.
Konflik AS-Israel dengan Iran itu memicu kenaikan harga minyak dunia, yang selanjutnya meningkatkan inflasi, menurunkan permintaan, mengguncang nilai tukar mata uang, dan menekan kondisi fiskal sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia.
Proyeksi OECD lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi di APBN 2026 yang dipatok sebesar 5,4 persen (yoy), dan di bawah realisasi pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11 persen. Sementara tahun 2027, OECD memproyeksikan ekonomi RI tumbuh lebih tinggi sebesar 5 persen (yoy).
Tidak hanya Indonesia, OECD dalam laporan terbaru “OECD Economic Outlook, Interim Report” berjudul Testing Resilience yang dirilis 26 Maret 2026 itu, juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi hampir semua negara di dunia.
Hanya beberapa negara yang proyeksi pertumbuhan ekonominya direvisi OECD ke atas (lebih tinggi) dibanding 2025, seperti Korea Selatan, Mexico, Australia, Afrika Selatan, dan Jerman.
Sementara pertumbuhan ekonomi global 2026 diproyeksikan OECD tetap 2,9 persen, dan tahun 2027 menjadi 3 persen, direvisi dari proyeksi sebelumnya sebesar 3,1 persen.
Menurut laporan OECD itu, konflik di Timur Tengah menguji ketahanan ekonomi global, dengan prospek yang diselimuti ketidakpastian yang tinggi karena melejitnya harga minyak dunia, menyusul penghentian pengiriman melalui Selat Hormuz, penutupan, dan kerusakan infrastruktur energi di kawasan akibat perang.
“Semua itu akan meningkatkan biaya ekonomi, menurunkan permintaan pasar, dan menambah tekanan inflasi (kenaikan harga barang dan jasa),” tulis laporan OECD.
Bahkan, gangguan berkepanjangan terhadap pengiriman minyak melalui Selat Hormuz, atau penutupan fasilitas minyak dan gas yang berkelanjutan, dapat memicu kondisi yang jauh lebih buruk.
Baca juga: Siap-Siap Menghadapi Pemburukan Ekonomi
Inflasi tinggi
Karena itu, selain merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi, OECD juga memperkirakan inflasi RI 2026 akan mencapai 3,4 persen, meningkat dari proyeksi sebelumnya 3,1 persen.
Pemerintah sendiri menargetkan inflasi 2026 sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Tahun lalu Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi RI mencapai 2,92 persen, melonjak dibanding 1,57 persen pada 2024.
Meski inflasi 2026 diproyeksikan cukup tinggi, OECD menyebut Bank Indonesia akan menjaga suku bunga acuan di tingkat moderat, yang meminimalkan risiko volatilitas nilai tukar rupiah sekaligus menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali di kisaran sasaran.
“Semua prroyeksi ini bergantung pada asumsi teknis, bahwa tingkat gangguan pasar energi saat ini (akibat konflik di Timur Tengah itu) akan mereda seiring waktu, dengan harga minyak, gas, dan pupuk menurun secara bertahap mulai pertengahan 2026 dan seterusnya,” tulis laporan OECD.
Indonesia diuntungkan
Agak berbeda dengan OECD, lembaga IQI Global memperkirakan, Indonesia diuntungkan oleh konflik di Timur Tengah yang melambungkan harga energi itu.
“Gangguan di Selat Hormuz menilai ulang ketahanan setiap ekonomi berdasarkan kekuatan neraca dan kredibilitas kebijakannya,” kata Shan Saeed, Chief Economist IQI Global, sebagaimana dikutip Bloomberg Technoz.
Di kawasan ASEAN, negara dengan ketergantungan impor energi tinggi seperti Singapura, Thailand, Filipina, dan Kamboja, menghadapi tekanan besar, karena kenaikan harga minyak berdampak langsung terhadap biaya produksi, logistik, dan konsumsi.
“Negara dengan ketergantungan impor energi tinggi akan menghadapi tekanan berlapis. Inflasi naik, ruang fiskal menyempit, dan nilai tukar mata uang tertekan secara simultan,” kata Shan.
Baca juga: Respon Pesimisme Pengamat, Pemerintah Kembali Tegaskan Ekonomi RI Tetap Kuat
Namun, Indonesia berada pada posisi berbeda, karena struktur ekonomi berbasis komoditas serta buffer eksternalnya yang kuat, yang menopang ketahanan ekonominya.
Dengan surplus neraca perdagangan sekitar USD41 miliar pada 2025, dan surplus neraca perdagangan nonmigas di atas USD60 miliar, Indonesia memiliki bantalan yang cukup untuk meredam volatilitas global akibat lonjakan harga energi.
“Indonesia berada pada posisi yang berbeda. Skala komoditasnya bertindak sebagai asuransi makro terhadap volatilitas global,” jelas Shan.
Keunggulan Indonesia juga terletak pada dominasi komoditas strategis. Sebagai eksportir utama batu bara dengan pangsa sekitar 50 persen dunia, serta pemain penting dalam nikel dan minyak sawit, Indonesia diuntungkan dalam kondisi harga energi yang tinggi.
“Dalam lingkungan harga energi yang tinggi, Indonesia tidak hanya menyerap shock, tapi juga mengonversinya menjadi penguatan neraca eksternalnya,” lanjut Shan.
Karena itu ia menyebut Indonesia tidak hanya bertahan, tapi mampu mengubah disrupsi global menjadi sumber kekuatan ekonomi. Fundamental eksternal yang solid juga membantu menyerap potensi arus keluar modal akibat gejolak global.
Baca juga: Purbaya Optimistis Triwulan I Ekonomi Tumbuh 5,7 Persen, Para Ekonom Tidak
Shan menilai pasar akan mulai menilai ulang risiko antarnegara di ASEAN seiring dinamika ini. “Pasar akan mulai melakukan repricing terhadap risiko ASEAN, membedakan secara tegas antara ekonomi yang rapuh dan yang tangguh (resilien),” terangnya.
Memang, tetap ada risiko yang membayangi. Kenaikan harga minyak di atas USD110 per barel berpotensi menekan ruang fiskal Indonesia, terutama terkait peningkatan subsidi energi.
“Namun, dalam tatanan energi global yang baru, sebagian negara akan terpukul. Sementara yang lain seperti Indonesia, mampu memonetisasi volatilitas menjadi keunggulan strategis,” tutup Shan.