Harga Pertalite Tidak Naik, Stok BBM Aman, WFH Mulai 1 April, Penerapan Mandatori 50 Mulai 1 Juli
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga BBM subsidi Pertalite dan solar bersubsidi, kendati ada lonjakan harga minyak dunia menyusul perang AS-Israel dengan Iran sejak awal Maret 2026.
Sementara mengenai harga BBM non-subsidi, apakah akan dinaikkan atau tidak, masih dikaji oleh pemerintah bersama Pertamina dan perusahaan SPBU swasta.
“Untuk BBM non-subsidi (apakah akan dinaikkan atau tidak), kami bersama tim Pertamina dan SPBU swasta masih melakukan pembahasan. Artinya, belum ada penyesuaian harga,,” kata Bahlil dalam konferensi pers daring terkait Kebijakan Pemerintah dalam Menyikapi Kondisi Geopolitik Global Terkini, Selasa (31/3/2026), seperti dikutip media massa.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada hari dan tempat yang sama, juga melalui konferensi pers daring, menyatakan kondisi perekonomian nasional tetap terjaga di tengah tekanan dan ketidakpastian global yang terus meningkat. Bahlil dan Airlangga sedang mengikuti kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea sejak Minggu (29/3/2026).
Pemerintah terus memantau dinamika global itu, terutama yang berkaitan dengan gangguan rantai pasok dunia. Indonesia sejauh ini, dinilainya mampu menunjukkan daya tahan sebagai negara yang adaptif dan resilien dalam menghadapi tekanan eksternal.
Terkait BBM, Airlangga memastikan stoknya dalam kondisi aman. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga pasokan dan menghindari gejolak harga di dalam negeri.
“Kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh, stok BBM nasional aman, dan stabilitas fiskal tetap terjaga,” terangnya.
Bahlil mengungkapkan, stok BBM nasional dalam kondisi aman mencakup seluruh jenis, baik bensin, solar, avtur, maupun elpiji. “Stoknya semua di atas standar minimum yang telah ditetapkan,” katanya.
Sebelumnya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) seperti dikutip Kontan.co.id melaporkan, secara umum kondisi ketahanan stok BBM dilaporkan aman, baik untuk gasoline, gasoil, kerosene, maupun avtur dengan ketahanan stok rata-rata di atas 20 hari.
Baca juga: Siap-Siap Menghadapi Pemburukan Ekonomi
WFH mulai 1 April
Pemerintah juga melansir berbagai kebijakan untuk menekan penggunaan BBM. Antara lain melalui kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk aparatur negara (ASN) dan swasta sehari dalam sepekan.
WFH ditetapkan dilakukan pada setiap Jumat mulai 1 April 2026. Airlangga menyebut, penerapan WFH mendorong transformasi digital sekaligus berdampak langsung terhadap efisiensi energi karena adanya penurunan mobilitas harian.
“Potensi efisiensi dari kebijakan WFH yang langsung ke APBN mencapai Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM. Sementara untuk total belanja BBM masyarakat berpotensi dihemat hingga Rp59 triliun,” ungkap Airlangga.
Kebijakan WFH juga diiringi pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali yang menggunakan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik lebih optimal. Kemudian pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri. Kebijakan WFH untuk ASN akan diatur Menteri Pan-RB.
Baca juga: Tekanan Global, OECD: Ekonomi RI 2026 Hanya Akan Tumbuh 4,8 Persen, Inflasi 3,4 Persen
Sementara untuk swasta, penerapan WFH akan diatur melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor usaha. Aturan tersebut juga mencakup gerakan efisiensi energi di lingkungan kerja.
Namun, tidak ada WFH untuk sejumlah sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, transportasi, logistik, dan keuangan.
Biodiesel dan bioetanol
Masih terkait efisiensi penggunaan BBM, pemerintah juga akan memulai penerapan mandatori B50 pada 1 Juli 2026.
Mandatori B50 adalah program bahan bakar nabati (biodiesel) dari campuran 50 persen bahan bakar diesel berbasis minyak kelapa sawit (CPO), dan 50 persen solar konvensional.
Airlangga menyebut Pertamina telah siap melakukan proses percampuran atau blending untuk produk B50 tersebut. Ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter.
“Kita menghitung penghematan subsidi dari biodiesel ini mencapai Rp48 triliun dalam enam bulan,” terangnya. Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat penerapan campuran bioetanol pada bensin melalui program E20.
Baca juga: Merosot Optimisme Masyarakat Terhadap Prospek Ekonomi dan Ketersediaan Lapangan Kerja
Peningkatan bauran biofuel tidak hanya menekan ketergantungan pada minyak impor, tetapi juga memberikan manfaat dari sisi lingkungan karena emisinya yang lebih rendah.
Terakhir, pemerintah juga akan menerapkan pembatasan pembelian BBM maksimal 50 liter per hari per kendaraan, melalui penggunaan aplikasi My Pertamina. Pembatasan tidak berlaku untuk kendaraan umum.