Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menggelar rapat koordinasi dengan Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, Direktur Utama PT Angkasa Pura Muhammad Rizal Pahlevi, Plt Direktur Utama Perumnas Imelda Alini, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Rakor diadakan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk mempercepat relokasi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api ke rumah susun (rusun). Beberapa hari sebelumnya, Ara sudah meninjau lahan milik BUMN Angkasa Pura di Kramat, Jakarta Pusat.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan, pemerintah bergerak cepat dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk BP BUMN dan pemangku kepentingan terkait.

“Kami mendapat dukungan yang sangat cepat dari Kepala BP BUMN serta Direktur Utama PT KAI dan PT Angkasa Pura. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk segera menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat (berpenghasilan rendah/MBR),” kata Ara dikutip dari keterangan Kementerian PKP.

Ara mengungkapkan, lahan PT Angkasa Pura ditargetkan mampu menyediakan sekitar 300 unit hunian, sementara lahan milik PT KAI akan dikembangkan untuk sekitar 500 unit hunian.

Menteri PKP juga mendorong keterlibatan swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), untuk pembangunan hunian di lahan lain milik KAI. “KAI akan menentukan titik-titik lahan yang dapat dibangun melalui dukungan CSR, sehingga percepatan penyediaan hunian bisa lebih optimal,” ujarnya.

Baca juga: Rusun bagi Warga Pinggir Rel Kereta di Senen Mulai Dibangun Mei 2026

Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyampaikan komitmen BUMN, mendukung program perumahan pemerintah melalui optimalisasi aset-aset BUMN.

“Aset-aset BUMN yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, seperti lahan milik Angkasa Pura, dapat kita dorong untuk dimanfaatkan bagi relokasi masyarakat di bantaran rel. Saat ini kami juga tengah memetakan aset-aset lain yang berpotensi untuk mendukung program perumahan,” ungkapnya.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengapresiasi gerak cepat Menteri PKP dan Kepala BP BUMN dalam menjawab arahan Presiden.

“Seminggu setelah Presiden turun langsung meninjau warga yang tinggal di bantaran rel, ide dan arahan beliau sudah mulai menemukan bentuk konkret. Kolaborasi Kementerian PKP dan BP BUMN ini luar biasa,” kata Qodari.

Dalam tiga minggu ke depan, Kementerian PKP dan BP BUMN akan merampungkan pemetaan aset-aset BUMN yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rusun, khususnya di kota-kota besar seperti Jabodetabek, Medan, Surabaya, Makassar, Semarang, dan Bandung.

Baca juga: Bunga KPR Subsidi untuk MBT 7 Persen, Tenor Kredit Bisa Sampai 30 Tahun

Selain untuk warga bantaran rel, di lahan-lahan milik BUMN itu rencananya juga dikembangkan rusun bagi masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT). Untuk itu Kementerian PKP akan menyiapkan dulu regulasinya, melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kriterianya.

MBT tidak tergolong kaum berpendapatn rendah, tapi juga masih tanggung untuk dimasukkan dalam golongan menengah. Karena bukan dari kalangan berpendapatn rendah, selera, desain, dan lokasi huniannya mungkin juga berbeda.

“Karena itu kita perlu menyiapkan regulasinya” jelas Menteri PKP. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menambahkan, regulasi akan merumuskan kriteria detail kelompok MBT.

Saat ini, regulasi yang ada baru mengatur pembelian rumah subsidi tapak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025, dengan batas maksimal penghasilan Rp8,5 juta sampai Rp12 juta (lajang) dan Rp10 juta sampai Rp14 juta (menikah), tergantung wilayah (zona).