Harga Rusun Meikarta Lebih Rendah, Karena Tidak Perhitungkan Harga Tanah
Komisi V DPR melakukan kunjungan kerja ke kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekais, Jawa Barat, Rabu (1/4/2026). Anggota parlemen ingin melihat progres pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan milik Lippo Group yang sudah melakukan ground breaking 8 Maret 2026 lalu.
Mereka disertai antara lain oleh para petinggi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, dan Sekda Kabupaten Bekasi Endin Syamsudin.
Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati dalam sambutannya menyampaikan, tanah yang dibangun rusun subsidi di Meikarta seluas total 30 hektar merupakan hibah dari Lippo Group, sedangkan pengembangan rusunnya dilakukan badan investasi Danantara.
Pembangunan rusun dipusatkan di tiga titik di Meikarta. Yaitu di area yang masuk wilayah Desa Cibatu, Jayamukti, dan Pasir Sari.
“Karena tanahnya hibah, perhitungan harganya nanti tidak memasukkan harga tanah, sehingga lebih terjangkau bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),” kata Sri Haryati sebagaimana dikutip dari keterangan BP Tapera.
Baca juga: Cicilan Apartemen Subsidi Meikarta Tipe 1 Kamar Rp1,3 Jutaan
Ia tidak menyebutkan berapa harga jual unit rusun subsidi di Meikarta itu kelak, karena masih dalam penggodokan di Kementerian PKP, termasuk skema subsidi dan penambahan masa (tenor) kreditnya hingga 30 tahun.
Tapi, saat mendampingi Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dan sejumlah bupati/walikota di Jawa Barat, membahas soal program bedah rumah dan rusun di Meikarta, Selasa (31/3/2026), Sri Haryati menyebut harga unit dua kamar tidur (KT) diperkirakan antara Rp288 juta hingga Rp300 jutaan.
Meikarta menyediakan rusun subsidi unit 1KT 21 m2, 2KT 36 m2, sampai 3KT 45 m2. Sri Haryati tidak menyebutkan harga unit 1KT dan 3 KT.
Ia hanya menyebutkan, cicilan unit 1KT sekitar Rp1,3 jutaan per bulan dengan tenor kredit 30 tahun, unit 2 KT sekitar Rp2,3 juta per bulan, dan unit 3 KT sekitar Rp3,7 juta per bulan.
Wakil Komisi V DPR Ridwan Bae menyatakan, pengembangan rusun di Meikarta program yang baik, tinggal bagaimana mengawal perjalanannya.
“Kita perlu memperhatikan program (rusun di Meikarta) ini dengan seksama dan hati-hati, agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah, mengingat publik pernah menyoroti (soal korupsi dalam pengembangan) Meikarta (oleh Lippo Group),” ujarnya.
Baca juga: Pembangunan Rusun Subsidi di Meikarta Dimulai, Jadi Proyek Percontohan
Sekda Kabupaten Bekasi Endin Syamsudin menyatakan dukungannya terhadap pengembangan rusun subsidi di Meikarta, mengingat kebutuhan hunian yang tinggi dari para pekerja industri di Bekasi.
Sementara Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan peran BP Tapera dalam mendukung pemilikan rusun di Meikarta dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Dengan adanya kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait (pembatasan pemanfaatan) lahan (untuk perumahan tapak di Jawa Barat), maka hunian vertikal ini menjadi solusi di Jawa Barat (yang harus didukung BP Tapera dengan FLPP),” terang Heru.