Pemda Harus Punya Data Kawasan Kumuh
Pemerintah kabupaten dan kota seluruh Indonesia harus melakukan pendataan kawasan kumuh yang ada di wilayahnya. Data ini menjadi bahan bagi pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), merealisasikan program penghapusan kawasan kumuh yang targetnya habis tahun 2019. Apabila data itu tidak ada Kementrian PU tidak akan memberikan program penanganan kawasan kumuh dari APBN.
“Alokasi APBN untuk program ini sangat terbatas sementara target pengurangan kawasan kumuh sangat besar. Karena itu pendataan kawasan dari masing-masing wilayah sebagai baseline sangat penting untuk men-deliver program ini,” ujar Imam S, Ernawi, Dirjen Cipta Karya, pada acara Diseminasi Koordinasi Bantuan Teknis Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh di Jakarta, Selasa (24/6).
Ada beberapa cara untuk menangani dan merevitalisasi kawasan pemukiman kumuh. Untuk kawasan kumuh di atas tanah legal akan dilakukan peremajaan kawasan (urban renewal) dengan perbaikan atau peningkatan kualitas lingkungannya. Sementara untuk penanganan kawasan kumuh di atas tanah ilegal (squatter) seperti di bantaran sungai dan pinggiran rel, solusinya dengan membangun rumah susun sewa (Rusunawa).
Target Dirjen Cipta Karya pada tahun 2015-2019 pelayanan air minum dan sanitasi layak harus sudah beres semua. Konsep peremajaan kawasan kumuh menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pengembangannya memanfaatkan daya dukung lingkungan, sosial, kemampuan ekonomi masyarakat setempat. “Itu seperti software-nya, jadi nanti ketika dibangun fisik pada tahun 2015, software-nya sudah siap,” jelas Imam. Yudis