Kemenpupera Benahi Permukiman Kumuh di Perkotaan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) meluncurkan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk 269 kabupaten/kota. Program ini untuk mendukung percepatan program 100-0-100, yaitu 100 persen akses air minum, nol persen kawasan pemukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
Menurut Dirjen Cipta Karya Kemenpupera Andreas Suhono, Program KOTAKU akan didanai PLN, APBN, APBD, World Bank, Islamic Development Bank, dan masyarakat. “Saat ini ada 38.431 ha kawasan kumuh di Indonesia dan seluas 23.472 ha itu kawasan kumuh di perkotaan, sementara sisanya di pedesaan. Khusus untuk wilayah perkotaan salah satunya kita benahi dengan Program KOTAKU ini,” ujarnya di Jakarta, Kamis (28/4).
Pemerinah daerah (Pemda) punya peran penting dalam pelaksanaan program ini. Selain sebagai regulator Pemda harus aktif menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam menghilangkan kawasan kumuh di wilayahnya. Selain program itu Kemenpupera juga melakukan sinergi dengan Pemda menyusun rencana penanganan kawasan kumuh di 93 kabupaten/kota. Sumber pendanaan berasal dari APBN. Ada juga Program Rancangan Peraturan Daerah Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di 68 kabupaten/kota.
“Kami juga melakukan kegiatan prioritas keterpaduan penanganan pemukiman kumuh di 30 kabupaten/kota, peningkatan kualitas pemukiman kumuh perkotaan di 139 kabupaten/kota, juga Neighborhood Upgrading and Shelter Project 2 (NUSP 2) di 20 kabupaten/kota. Ini semua untuk mempercepat target 100-0-100,” ujarnya.