Pendapatan Negara Naik Tipis, Keseimbangan Primer Lanjut Surplus
Realisasi pendapatan negara tahun 2024 sampai 31 Oktober tercatat Rp2.247,5 triliun, naik tipis 0,3 persen dibanding Oktober 2023.
“Realisasi pendapatan negara itu 80,2 persen dari target APBN 2024, dan naik 0,3 persen dibanding Oktober 2023,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (8/11/2024).
Pendapatan negara itu berasal dari penerimaan pajak Rp1.517,53 triliun atau 76,3 persen dari target. Kendati baru 76,3 persen dari target, sementara tahun 2024 tinggal dua bulan lagi, Menkeu mengklaim penerimaan pajak itu terus membaik dalam empat bulan terakhir.
PPh non migas misalnya, membaik karena peningkatan penerimaan bruto dari sektor pertambangan dan menurunnya restitusi. PBB dan pajak lainnya juga membaik dipengaruhi peningkatan pembayaran PBB migas.
“Pertumbuhan PPN dan PpnBM juga baik, sejalan dengan terjaganya konsumsi dalam negeri baik dari domestik maupun impor. Yang masih terkontraksi PPh migas karena penurunan lifting minyak bumi,” ujar Menkeu.
Pendapatan berikutnya dari kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp231,7 triliun atau 72,2 persen dari target. Penerimaan bea masuk tercatat Rp43,2 triliun, dipengaruhi kenaikan nilai impor dan penguatan nilai tukar USD terhadap rupiah.
Penerimaan bea keluar Rp14,2 triliun dipengaruhi oleh pertumbuhan bea keluar tembaga dan produk turunan sawit. Sedangkan penerimaan cukai Rp174,4 triliun, dipengaruhi pertumbuhan cukai hasil tembakau, cukai MMEA, dan cukai EA.
Yang moncer Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp477,5 triliun, atau 97,1 persen dari target APBN. Terutama disumbang pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).
“Realisasi PNBP KND tumbuh 7,5 persen (yoy) dari setoran dividen BUMN perbankan. Realisasi PNBP BLU meningkat 13,2 persen (yoy) terutama dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan rumah sakit, layanan pendidikan, dan pendapatan pengelolaan dana BLU,” jelas Menkeu.
Sementara itu belanja negara mencapai Rp 2.556,7 triliun atau meningkat 14,1 persen dibanding tahun lalu. Setara dengan 76,9 persen dari pagu. Terdiri dari belanja kementerian/lemabag (K/L), belanja non K/L, dan transfer ke daerah.
Dengan belanja sebesar itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Oktober 2024 defisit Rp309,2 triliun. Setara dengan 1,37 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Defisit itu masih lebih kecil dibanding pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR sebesar 2,29 persen dari PDB,” tukas Sri Mulyani.
Baca juga: Menkeu: Juli 2024 Penerimaan Negara Membaik
Meski anggaran defisit, keseimbangan primer masih surplus Rp97,1 triliun. Keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi pengeluaran atau belanja negara tanpa memasukkan pembayaran bunga utang.
Keseimbangan primer surplus berarti, total pendapatan negara lebih besar dibanding belanja negara di luar pembayaran bunga utang pemerintah. Kondisi ini mengindikasikan APBN sehat karena ada dana yang cukup untuk membayar bunga utang.
Tahun lalu Indonesia mencatat surplus keseimbangan primer Rp92,2 triliun, pertama kali sejak 2012. Tahun ini keseimbangan primer APBN diproyeksikan surplus Rp184,2 triliun.
Faktor utama yang menyebabkan Indonesia bisa mencatat keseimbangan primer surplus, adalah pendapatan negara yang melampaui target dan penerimaan pajak yang tumbuh kuat.