Menkeu: Tak Ada PHK Tenaga Honorer di Kementerian dan Lembaga Karena Efisiensi Anggaran
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga akibat efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Menkeu menyampaikan hal itu dalam konferensi pers usai rapat dengan DPR di Jakarta, Jumat (14/2/2025), seperti dikutip keterangan resmi Kemenkeu.
“Terkait berita mengenai PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Baca juga: DPR Setujui Anggaran Kementerian PKP Pasca Efisiensi Jadi Rp3,46 Triliun, Bukan Rp1,61 triliun
Untuk memastikan tidak adanya PHK tenaga honorer itu, Menkeu mengungkapkan rekonstruksi atau penyusunan kembali APBN 2025 tengah dilakukan guna melihat kembali besaran anggaran masing-masing kementerian dan lembaga.
“Kami memastikan langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian/lembaga tidak berdampak terhadap tenaga honorer,” ujar Menkeu.
Pemerintah akan melakukan penelitian lebih lanjut agar efisiensi anggaran itu tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer, serta tetap dapat memberikan kinerja pelayanan publik yang baik dan optimal, sesuai dengan Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta APBD 2025.
“Akan dilakukan penelitian lebih lanjut, agar langkah efisiensi anggaran kementerian dan lembaga tersebut tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer, dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, pelayanan publik yang baik,” tutup Menkeu.