KUR Perumahan Resmi Diluncurkan, Pemerintah Berharap Pembangunan Rumah Meningkat
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Presiden Prabowo Subianto, menyaksikan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh 800.000 debitur di seluruh Indonesia, sekaligus meresmikan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan di Surabaya, Selasa (21/10/2025).
Peluncuran dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Pelindungan PMI Mukhtarudin, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay, serta para direksi bank penyalur KUR.
Pada acara itu Menko Airlangga menyaksikan penandatanganan akad KUR secara simbolis oleh sejumlah debitur perwakilan dari berbagai sektor usaha. Menandai dimulainya penyaluran pembiayaan yang akan mengubah kehidupan ratusan ribu keluarga Indonesia.
Acara yang berlangsung secara serentak di 38 provinsi ini, dihadiri 2.000 debitur secara luring di Surabaya, dan 1.000 debitur secara luring di setiap provinsi, yang menjadi representasi ratusan ribu pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pengusaha perumahan.
Mengutip keterangan resmi Kemenko Perekonomian, Selasa (21/10/2025), akad massal terbesar dalam sejarah pembiayaan UMKM Indonesia ini merupakan buah kerja Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin Menko Airlangga.
Baca juga: Bunga Hanya 5 Persen, Pengembang, Toko Bangunan, dan Bank Sambut Antusias KUR Perumahan
Hingga 17 Oktober 2025 realisasi KUR mencapai Rp217,20 triliun atau 76,86 persen dari target tahun ini. Menjangkau 3,69 juta debitur dengan tingkat kredit bermasalah 2,28 persen, jauh lebih baik dari NPL kredit UMKM secara nasional yang berada di level 4,55 persen.
Selama sembilan bulan pertama 2025, pemerintah berhasil menyalurkan KUR kepada 2,34 juta debitur baru, dan 926.742 debitur berhasil naik kelas.
Sementara KUR Perumahan tidak disebutkan, apakah sudah ada realisasinya atau belum setelah sosialisasi yang dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) 1,5 bulan terakhir ke sejumlah daerah.
Yang jelas tahun ini, plafon kredit program yang siap disalurkan mencapai Rp300,77 triliun. Terdiri atas KUR Rp282,57 triliun, Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian Rp199,42 miliar, Kredit Industri Padat Karya Rp754 miliar, dan KUR Perumahan atau KPP Rp17,25 triliun.
“Peluncuran Kredit Program Perumahan menjadi milestone penting untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah per tahun. Skema pembiayaan ini mendukung sisi supply dan demand dengan target penyaluran hingga Rp130 triliun. Semoga dengan peluncuran KPP, makin banyak pembangunan rumah baru dan renovasi rumah masyarakat,” kata Menko Airlangga.
Ia berharap gubernur, bupati/walikota serta perbankan, mendorong penyaluran KPP. Apalagi, pembangunan perumahan membuka banyak lapangan pekerjaan sekaligus menggerakkan perekonomian nasional.
“Saya minta gubernur dan bupati/walikota mendorong kontraktor dan developer di daerah untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Para debitur KUR dan KPP adalah pahlawan ekonomi Indonesia,” kata Airlangga.
Baca juga: Pemerintah Kontrol Penyaluran KUR Perumahan Lewat Sistem Informasi Kredit Perumahan
Dari alokasi dana KPP Rp130 triliun, sebanyak Rp113 triluan ditujukan untuk membiayai sisi supply (developer, kontraktor dan toko bangunan UMKM yang membangun perumahan), dan Rp17 triliun untuk sisi demand (pemilik rumah yang ingin merenovasi rumahnya sebagai tempat usaha).
Mengutip keterangan tertulis Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, KPP dilaksanakan berdasarkan Permenko No. 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No. 13 Tahun 2025.
KPP merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau kredit/pembiayaan investasi yang diberikan kepada UMKM individu/perorangan atau badan usaha dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.