Moody’s Juga Turunkan Outlook Surat Utang Korporasi dan Bank-Bank Besar Indonesia Termasuk BTN
Mengikuti penurunan outlook (prospek) surat utang Indonesia di mata luar negeri (sovereign credit rating) dari stabil menjadi negatif (lebih berisiko), lembaga pemeringkat kredit global Moody’s juga menurunkan outlook kredit belasan perusahaan dan bank besar Indonesia.
Kendati demikian, obligasi atau surat utang perusahaan dan bankbank besar itu tetap ditempatkan di level layak investasi (investment grade), hanya kini dinilai Moody’s lebih berisiko terhadap prospek pembayaran utang tersebut termasuk bunganya.
Dikutip dari website resmi Moody’s Singapura yang mengulas mengenai credit rating Indonesia, 6 Februari 2026, pada intinya penurunan outlook utang Indonesia menjadi negatif, yang diikuti penurunan rating obligasi berbagai perusahaan dan bank-bank besarnya, bukan karena kondisi perekonomian Indonesia.
Moody’s menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan berada di kisaran 5 persen dalam jangka pendek hingga menengah, dengan defisit fiskal tetap di bawah 3 persen PDB. Sementara kebijakan moneter dinilai akan terus mendukung stabilitas inflasi, dan rasio utang pemerintah terhadap PDB tetap terjaga rendah.
Kebijakan sulit diprediksi
Moody’s menurunkan outlook credit rating RI dan kemudian juga berbagai korporasinya menjadi negatif, lebih kaena menurunnya prediktabilitas kebijakan (kebijakan menjadi sulit diprediksi) pemerintah, yang berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan serta kualitas tata kelola pemerintahan.
Jika tren ini berlanjut, kredibilitas kebijakan Indonesia yang selama ini menjadi penopang stabilitas makroekonomi, fiskal, dan sistem keuangan, akan tergerus, yang kemudian berdampak terhadap kinerja perekonomian.
Menurut Moody’s, dalam setahun terakhir terjadi penurunan konsistensi dan koherensi dalam proses perumusan kebijakan, disertai komunikasi kebijakan yang kurang efektif.
Tercermin dari meningkatnya volatilitas pasar saham dan nilai tukar, serta penurunan skor Indonesia dalam indikator tata kelola global, khususnya dalam efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi.
Fokus pemerintah mendorong pertumbuhan melalui program-program populis seperti MBG dan perumahan terjangkau, meningkatkan belanja publik, padahal penerimaan negara merosot, yang meningkatkan risiko fiskal.
Tekanan fiskal itu akan kian meningkat bila program-program populis tersebut diperluas, mengingat ukuran anggaran pemerintah relatif kecil dibandingkan skala ekonomi nasional Indonesia.
Program populis dan Danantara
Moody’s juga menyoroti pembentukan lembaga investasi Danantara, yang dinilai menimbulkan ketidakpastian terkait sumber pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasi.
Dengan kewenangan atas aset BUMN lebih dari USD900 miliar atau sekitar 60 persen dari PDB nominal RI 2025, Danantara berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi (darurat) negara jika tidak dikelola dengan tata kelola yang kuat.
Kewenangan Danantara dalam menentukan kebijakan dividen BUMN, termasuk bank-bank pelat merah yang meningkatkan rasio dividen pada 2025, juga dinilai dapat menekan kesehatan keuangan BUMN.
Tata kelola Danantara ini pada akhirnya juga akan berdampak terhadap kinerja perekonomian, yang selanjutnya mempengaruhi kinerja berbagai badan usaha di Indonesia. Apalagi, kinerja bisnis sebagian besar korporasi itu juga sangat dipengaruhi langsung oleh kebijakan pemerintah.
Karena itu seturut penurunan outlook sovereign credit rating Indonesia, Moody’s juga menurunkan outlook rating surat utang sejumlah korporasi dan bank besar Indonesia menjadi negatif, kendati tetap berada di level layak investasi (investment grade).
Sejumlah bank dan perusahaan itu antara lain Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, BCA, BTN, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Exim Bank Indonesia), Perusahaan Gas Negara (PGN), PLN, Pelindo, Telkom, Telkomsel, Pertamina, Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), dan PT United Tractors Tbk (UNTR), Astra Sedaya Finance, Federal International Finance (FIF), dan PT Sarana Multi Infrastruktur.
Baca juga: Standard & Poor’s: Peringkat Utang Indonesia Tetap Investment Grade
Moody’s tidak memperkirakan adanya peningkatan peringkat surat utang berbagai korporasi dan bank itu dalam waktu dekat. Outlook dapat kembali stabil bila outlook sovereign Indonesia juga kembali stabil dan kualitas kredit perusahaan tetap terjaga.
Sebaliknya, penurunan peringkat lebih lanjut bisa terjadi jika peringkat sovereign Indonesia diturunkan, dukungan pemerintah melemah, atau kondisi keuangan perusahaan memburuk secara signifikan.
Sebelum Moody’s, ekonomi Indonesia terutama bursa saham, sudah lebih dulu bergejolak menyusul penilaian negatif lembaga keuangan global Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang diperkeruh penurunan peringkat saham Indonesia menjadi underweight oleh Goldman Sachs, lembaga keuangan dan investasi global lainnya.
Dampak outlook negatif
Outlook surat utang negatif akan membuat investor lebih berhati-hati membeli surat utang yang diterbitkan Indonesia, baik oleh pemerintah maupun korporasi karena dipersepsikan meningkat risikonya.
Terlebih-lebih untuk surat utang jangka panjang, yang rating dan prospeknya akan lebih terpengaruh oleh kebijakan pemerintah, seperti surat utang yang diterbitkan pemerintah.
Biasanya presepsi terhadap kenaikan risiko itu tercermin dari premi risiko investasi atau credit default swap (CDS) yang juga meningkat.
Karena risiko utang meningkat, maka untuk meng-covernya, para investor pun akan menuntut imbal hasil (yield) atau bunga yang lebih tinggi.
Dampak lebih jauh, biaya utang pun menjadi lebih mahal yang akan mempengaruhi kinerja bisnis korporasi dan juga perekonomian sebuah negara, karena harus membayar bunga utang lebuh besar.
Saat ini peningkatan risiko surat utang itu baru sebatas persespsi, belum akan menjadi kenyataan, karena surat utang Indonesia masih diposisikan Moody’s di level investment grade. Yang penting pemerintah memperbaiki kebijakan, bukan makin ngawur yang akan meningkatkan lebih tinggi persepsi risiko tersebut.