Biaya Gentengisasi pada Program Bedah Rumah Rp2-3 Juta/Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak seluruh pemerintah daerah di bersinergi menjalankan program perumahan rakyat. Ia menyampaikan ajakan itu dalam Rapat Koordinasi Program Perumahan di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Menurut Ara, program perumahan saat ini merupakan kesinambungan kebijakan pemerintahan sebelumnya, namun kini dipadukan dengan berbagai program baru agar dampaknya makin luas bagi rakyat.
“Apa yang terjadi hari ini tidak lepas dari pemerintahan sebelumnya. Bedanya, sekarang kita padukan dengan program-program lain. Karena itu mohon sinergi pemerintah daerah,” kata Menteri PKP melalui keterangan dikutip Kamis (26/2/2026).
Kementerian PKP misalnya, tengah mengintegrasikan program perumahan termasuk program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) atau BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dengan penataan kawasan kumuh dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui kerja sama dengan BUMN seperti PNM dan SMF, BP Tapera, dan bank-bank penyalur KUR Perumahan.
Berkaitan dengan itu, pemerintah melalui PNM/Bank BRI telah menurunkan bunga rumah subsidi yang dibiayai dengan KUR Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP), dan menambah kuota penerima.
Jadi, selain perbaikan rumah dan penataan kawasan, MBR penerima manfaat BSPS juga akan mendapat dukungan pembiayaan mikro melalui SMF dan PNM. Tujuannya memberdayakan ekonomi warga sehingga mampu merawat rumahnya dan tidak kembali kumuh.
“Program SMF/PNM ini memberikan penurunan bunga 5 persen untuk sekitar 16,2 juta rakyat, terutama ibu-ibu di daerah. Ini kebijakan yang sangat progresif dan belum pernah terjadi sebelumnya,” ungkap Menteri Ara.
Baca juga: Supaya KUR Perumahan Sukses, MBR Lebih Sejahtera, BRI Turunkan Bunga PNM Mekaar 5 Persen
Menteri Ara juga menegaskan, mulai tahun ini seluruh program perumahan harus menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). “Tidak ada lagi lobi-lobi dari pemda. Semua berbasis data BPS agar berkeadilan, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan di setiap daerah,” ujarnya.
Ia juga mengarahkan agar program renovasi rumah atau BSPS menyerap produk dalam negeri, termasuk genteng produksi rakyat. “Sesuai arahan Presiden, program gentengisasi akan memanfaatkan produk UMKM agar ekonomi rakyat bergerak,” katanya.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menyebutkan, gentengisasi dalam program BSPS atau penataan kawasan kumuh diperkirakan membutuhkan dana Rp2–3 juta per rumah. Tahun ini penataan kawasan kumuh akan dilaksanakan di 15 provinsi.
Merespon laporan Fitrah, Menteri PKP meminta anak buahnya itu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menentukan lokasi prioritas penanganan kawasan kumuh di seluruh Indonesia.
Baca juga: Program Gentengisasi Dimulai di Peremajaan Kawasan Kumuh Menteng Tenggulun
Lebih lanjut, Menteri Ara juga menyinggung pentingnya inovasi dalam pembangunan perumahan, termasuk melalui model rumah susun subsidi seperti yang dilaksanakan di kawasan Meikarta, lahan milik Grup Lippo di Bekasi, Jawa Barat.
“Kalau kita bisa buat program baru seperti rumah susun subsidi di Meikarta, saya sangat senang. Di Meikarta tanahnya hibah dari pengusaha kepada negara, seluas sekitar 30 hektare. Ini hibah terbesar tahun ini,” jelas Menteri Ara.
Model ruusn subsidi seperti di Meikarta, lanjutnya, akan melibatkan Danantara dan pihak swasta dalam pembangunannya. Menteri Ara berharap gubernur dan kepala daerah di berbagai wilayah dapat meniru pola kemitraan tersebut.
Huntap Sumatra
Dalam rapat yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari, serta para gubernur dan bupati itu, dibicarakan juga mengenai pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir 3 provinsi di Sumatra oleh Yayasan Buddha Tzu Chi.
Ara berharap sebagian rumah sudah bisa dihuni sebelum Lebaran ini. “Kita usahakan sebelum Lebaran sudah ada yang bisa diserahkan kepada rakyat. Saya sudah menyiapkan waktu untuk hadir (menyerahkannya) sebelum Lebaran. Kalau bisa bersama Pak Mendagri, ibu Kepala BPS dan Kepala KSP,” harap Menteri PKP.
Baca juga: Kuota Bedah Rumah 400 Ribu, Usulan Perbaikan 4 Juta Unit
Terkait hal itu, Menteri Ara menghimbau para gubernur dan bupati terkait membantu kelancaran pembangunan huntap tersebut, baik dalam penyediaan lahan maupun perbaikan akses jalannya.
Data Yayasan Buddha Tzu Chi mengungkapkan, pembangunan huntap di Sumut saat ini sebanyak 648 unit tahap 1 telah berprogres dari total komitmen 1.103 unit. Di Tapanuli Tengah ditargetkan sebanyak 50 unit selesai pada 15 Maret 2026 dan 20 unit di Tapanuli Utara.
Sementara progres huntap di Aceh, sebanyak 600 unit tahap 1 telah berprogres dari total komitmen 1.000 unit. Ditargetkan pada 15 Maret 2026 sebanyak 40 unit selesai di Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan di Sumatera Barat baru 43 unit dari total komitmen 500 unit yang berprogres.