Menkeu Minta Tapera Akomodasi MBT dalam Penyaluran FLPP
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkan kinerja 2025 kepada Komite Tapera, sekaligus rencana program kerja 2026, kepada Komite Tapera dalam rapat di Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Hadir dalam rapat tersebut seluruh Komite Tapera. Yaitu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirat sebagai ketua komite, beserta anggota komite Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa; Menteri Ketenagakerjaan Yassierli; dan anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, serta unsur profesional pada Komite Tapera Eko Djoeli Heripoerwanto.
Dalam rapat itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan realisasi penyaluran subsidi pemilikan rumah (KPR) dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2025 yang mencapai 278.868 unit.
Tertinggi dalam sejarah 15 tahun FLPP, namun hanya 78,68 persen dari target penyaluran FLPP 2025 sebanyak 350.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang dinaikkan dari target semula 220.000 unit.
“Secara year on year (tahunan), peningkatan realisasi FLPP 2025 mencapai 39,23 persen. Selain itu, sepanjang 2025 MBR yang mengajukan permintaan FLPP di aplikasi SiKasep mencapai lebih dari 349 ribu, yang menunjukkan minat terhadap rumah subsidi masih tinggi. Kami mengucapkan terimakasih kepada Komite Tapera yang telah memberikan banyak dukungan pada tahun 2025,” kata Heru melalui keterangan, Kamis (26/2/2025).
Sementara realisasi pengembalian tabungan peserta Tapera, pada 2025 juga mengalami peningkatan 22,93 persen dibanding 2024, mencapai 139.710 tabungan peserta pada 2025.
Komite Tapera mengapresiasi capaian BP Tapera dan mendukung program kerja BP Tapera 2026 disertai sejumlah harapan pengembangan skema dan model pembiayaan perumahan subsidi.
Menteri PKP misalnya, meminta BP Tapera mendorong ketersediaan rumah susun (rusun) subsidi di perkotaan, karena ketersediaan lahan yang kian terbatas.
“Hunian pertama (bersubsidi) diperuntukkan bagi seluruh MBR termasuk rusun. Karena itu perlu ada pembagian fokus peminatan kepada MBR (kepada rusun juga, tidak hanya rumah tapak),” ujar Menteri Maruarar.
Baca juga: BP Tapera Usulkan Fitur FLPP Perkotaan untuk Pekerja Bergaji di Atas Rp8 Juta
Menaker Yassierli menambahkan, perlu dilihat lebih jauh minat MBR terhadap rusun melalui survei khusus bersama Badan Pusat Statistik (BPS), karena Kemenaker mengacu ke situ dalam hal minat MBR terhadap hunian subsidi.
Sedangkan Menkeu mengharapakan BP Tapera terus mengembangkan skema bisnisnya. Salah satunya melalui gagasan rumah pertama bagi Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT), dan perpanjangan tenor KPR subsidi hingga 30 tahun.
“Diharapkan tahun ini BP Tapera bisa mencapai target penyaluran FLPP sepenuhnya. Tahun lalu tidak terealisasi sepenuhnya (padahal minat terhadap rumah subsidi besar), bisa jadi masalahnya pada Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (yang tidak bisa mengakses KPR FLPP),” tutur Menkeu Purbaya.
Karena itu Menkeu mendukung BP Tapera mengembangkan skema bisnisnya, sehingga bisa menjangkau juga kalangan MBT, dan mengkaji perpanjangan tenor KPR FLPP hingga 30 tahun.
Sementara anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, terkait kendala Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dalam pengajuan KPR FLPP oleh MBR, pihaknya telah berupaya menjelaskan kepada pihak perbankan, bahwa SLIK bukan acuan dalam menilai kemampuan calon debitur KPR FLPP.