Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid di Jakarta, Selasa (10/3/2026), membahas rencana pemanfaatan lahan milik Kementerian Komdigi seluas 45 hektare di Kota Depok, Jawa Barat, untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam pertemuan itu, Menteri PKP menegaskan, hasil pemeriksaan menunjukkan status hukum lahan jelas merupakan aset negara dan dapat dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat.

“Kami sudah melakukan pengecekan bersama tim dari Kementerian PKP dan Kementerian Komdigi. Dua Inspektur Jenderal kami turunkan untuk memastikan status hukumnya. Hasilnya, secara legal lahan 45 hektar itu memang milik negara dan bisa dilanjutkan untuk program perumahan rakyat,” kata Maruarar dikutip dari keterangan Kementerian PKP, Rabu (11/3/2026).

Ia menambahkan, koordinasi juga telah dilakukan dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pihak terkait lainnya, untuk memastikan tidak ada hambatan hukum terhadap rencana pembangunan rusun subsidi di lahan milik Komdigi tersebut.

Dengan total luas lahan 45 hektare, di atas lahan itu bisa dikembangkan 170.000 unit rusun subsidi, yang dapat menampung sekitar setengah juta warga. Sangat cukup untuk mengatasi backlog (akumulasi kekurangan pengadaan) rumah di Kota Depok yang disebut mencapai 170.000 unit juga.

Baca juga: Menteri PKP Dukung Komdigi Bangun Rusun Subsidi di Depok

Ara mengapresiasi Menteri Komdigi Meutya Hafid yang menginisiasi pemanfaatan lahan tersebut untuk kepentingan masyarakat luas.

Menteri Meutya mengungkapkan, pihaknya sedang melakukan pembenahan dan inventarisasi aset negara di bawah kelolaan Komdigi. Dari situ ditemukan lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

“Ketika melihat lokasi (lahan di Depok) ini sangat potensial, kami langsung berdiskusi dengan Menteri PKP untuk kemungkinan digunakan sebagai perumahan rakyat,” ujar mantan jurnalis televisi itu.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyampaikan, pembangunan rusun subsidi di atas lahan Komdigi di Depok, akan membantu mengurangi backlog perumahan di Jawa Barat yang saat ini mencapai 2,1 juta unit.

Karena itu Pemprov Jawa Barat siap mendukung penyelesaian berbagai masalah terkait rencana pembangunan rusun itu, termasuk penanganan masalah sosial secara humanis.

Dukungan serupa disampaikan Wali Kota Depok Supian Suri. Saat ini sebagian lahan Komdigi di Depok itu, diduduki masyarakat. Mereka membeli lahan dari pihak ketiga yang mengaku sebagai ahli waris tanah.

Baca juga: Pembangunan Rusun Subsidi di Meikarta Dimulai, Jadi Proyek Percontohan

Hadir juga dalam pertemuan tersebut dan memberikan sambutan, bos Lippo Group James T Riady, yang sebelumnya menghibahkan lahan 30 hektare di Meikarta, Bekasi, untuk dibangun rumah susun subsidi.

Kementerian PKP dan Kementerian Komdigi akan melaporkan perkembangan rencana pembangunan rusun subsidi di Depok kepada Sekretaris Kabinet, dan melakukan koordinasi lanjutan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN guna mempercepat proses pemanfaatan lahan.