Februari Penerimaan Pajak Tumbuh 30,4 Persen, Sektor Konsumsi Jadi Motor Utama
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan kinerja positif pendapatan negara hingga akhir Februari 2026. Dalam paparan APBN KiTa di Jakarta, Rabu (11/3/2026), Suahasil menyoroti pertumbuhan neto penerimaan pajak yang mencapai 30,4 persen (yoy). Didorong kuat oleh tingginya aktivitas transaksi ekonomi masyarakat.
Hingga 28 Februari 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp245,1 triliun. terkait hal itu, Suahasil memberikan catatan khusus pada pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang melonjak hingga 97 persen.
“PPN dan PPnBM dibayar jika ada transaksi. (Lonjakan penerimaan pajak) ini menunjukkan, di perekonomian kita transaksi berjalan terus. Kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi, berjalan terus.,” kata Suahasil sebagaimana dikutip keterangan Kementerian Keuangan.
Empat sektor utama, yakni industri pengolahan, perdagangan, keuangan dan asuransi, serta pertambangan, tercatat masih menjadi kontributor mayoritas dengan sumbangan mencapai 74 persen dari total penerimaan pajak.
Baca juga: Menkeu: Ekonomi Indonesia dalam Posisi Kuat, Jangan Khawatir
Sejalan dengan pendapatan yang kuat, pemerintah melakukan akselerasi belanja negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2026. Realisasi belanja negara hingga akhir Februari mencapai Rp493,8 triliun, melonjak 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Salah satu pendorong utama kenaikan belanja negara itu, adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 9 Maret 2026, program ini telah menjangkau 61,6 juta penerima, terdiri dari 50 juta siswa dan 10,5 juta nonsiswa (ibu hamil, menyusui, dan lansia) dengan total serapan anggaran mencapai Rp44 triliun.
Selain itu, Kemenkeu juga melaporkan realisasi pembayaran THR ASN, TNI, dan Polri tahun 2026. Hingga 10 Maret, pemerintah telah menyalurkan Rp24,7 triliun atau sekitar 45 persen dari total alokasi THR Rp55 triliun. “Kami mendorong seluruh K/L dan Pemerintah Daerah segera menuntaskan pembayaran THR sebelum hari raya,” ujar Wamenkeu.
Di sisi lain, pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak mentah dunia (ICP) akibat konflik di Timur Tengah. Meskipun sempat tembus di atas USD100 per barel (minyak Brent), harga minyak menunjukkan tren volatilitas tinggi.
Suahasil menegaskan, APBN akan terus berfungsi sebagai peredam kejut (shock absorber), melalui skema subsidi dan kompensasi energi untuk melindungi daya beli masyarakat dari fluktuasi harga global.
Baca juga: Januari Penerimaan Pajak Melesat, Tapi Belanja Negara Juga Melonjak
Dalam bidang kepabeanan, terdapat peningkatan signifikan pada frekuensi penindakan rokok ilegal, dari 1.993 kali pada tahun lalu menjadi 2.872 kali penindakan di tahun 2026. Jumlah rokok ilegal yang disita naik dua kali lipat menjadi 369 juta batang.
Sementara Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp147,7 triliun. Pemerintah juga memberikan atensi khusus pada daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan mengalokasikan tambahan dana Rp10,65 triliun yang disalurkan dalam tiga tahap mulai Februari hingga April 2026.