Rusun bagi Warga Pinggir Rel Kereta di Senen Mulai Dibangun Mei 2026
Memenuhi perintah Presiden Prabowo Subianto, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) langsung bergerak cepat mewujudkan pembangunan rumah susun (rusun) bagi warga penghuni pinggir rel kerta api di Senen, Jakrta Pusat.
Begitu kembali ke Jakarta dari kunjungan kerja ke Sumatera Utara, Ara langsung meninjau lokasi bakal rusun bagi pemukim pinggiran rel kereta di Senen itu di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Minggu (29/3/2026).
Lahan seluas 1,61 hektare milik BUMN PT Angkasa Pura Indonesia itu, disiapkan untuk pembangunan rusun sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo agar Kementerian PKP membangunkan rusun bagi warga di bantaran rel kereta saat blusukan ke kawasan kumuh itu, Kamis (26/3/2026).
Menteri PKP menyampaikan, pembangunan rusun bagi warga bantaran rel kereta tersebut, merupakan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta. Skema pembangunan akan diputuskan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dijadwalkan Rabu (2/4/2026).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat berkomitmen memberikan dukungan penuh, terutama dalam percepatan perizinan agar pembangunan rusun dapat segera dimulai.
“Kita bersinergi, pemerintah pusat, Kementerian PKP, Danantara, BP BUMN, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Jadi, rusun bisa segera dibangun. Perizinan akan dibantu sepenuhnya oleh pemerintah daerah,” kata Menteri PKP melalui keterangan, Minggu (29/3/2026).
Baca juga: Presiden Janjikan Rusun Bagi Warga Pinggiran Rel Kereta Api
Ada beberapa alternatif skema pembangunan rusun yang dibahas. Salah satu opsi, pembangunan oleh Perum Perumnas sebanyak 1.000 unit dalam dua tower dengan pembiayaan dari APBN, serta dukungan subsidi dan penyediaan utilitas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Alternatif lain datang dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, yang menyatakan kesiapan membangun sembilan tower empat lantai, mencakup total 690 unit hunian lengkap dengan fasilitas ruang komunal dan gedung serbaguna.
Selain pembangunan rusun, Menteri Ara menyampaikan, Kementerian PKP menyiapkan juga program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk DKI Jakarta sebanyak 3.100 unit rumah tahun ini. Program bedah rumah itu tersebar di 5 wilayah kota administrasi masing-masing 600 unit serta 100 unit di Kepulauan Seribu.
Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria yang mehyertai Maruarar menegaskan,pihaknya mendukung penuh program penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR).
Untuk itu BUMN akan mengoptimalkan aset-aset yang dimilikinya untuk pembangunan hunian serupa di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Tangerang, Bogor, Medan, Makassar, dan Denpasar.
“Kami sedang memetakan aset BUMN di beberapa kota besar untuk dibangun dengan skema yang sama. Ini bagian dari dukungan terhadap program prioritas Presiden untuk menyediakan hunian layak bagi MBR,” terang Dony.
Baca juga: Presiden Gercep, Langsung Perintahkan Menteri PKP Segera Bangun Rusun bagi Warga Pinggir Rel Kereta
Berdasarkan hasil koordinasi awal, rusun ditargetkan suxdah bisa ground breaking Mei 2026, dengan skema pembiayaan dan pelaksanaan yang akan diputuskan setelah rapat koordinasi tersebut.
Pemerintah berharap proyek ini dapat menjadi model sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta dalam penyediaan hunian layak di kawasan perkotaan padat.
Turut hadir dalam peninjauan Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia Mohammad Rizal Pahlevi, Plt. Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan, dan Walikota Jakarta Pusat Arifin.