Perilaku Ekonomi Syariah Masyarakat Masih Sangat Rendah
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyatakan, keuangan syariah berpotensi besar menduduki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Potensi itu didukung kondisi demografis, sosial, dan ekonomi masyarakat, dengan basis populasi muslim sebanyak 244,7 juta orang. “Ini luar biasa tentu potensinya,” kata perempuan yang akrab dipanggil Kiki itu dalam acara penutupan “Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026” di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Hadir antara lain Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Koperasi selaku Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Ferry Juliantono, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono.
Friderica menegaskan, OJK terus mendukung program prioritas pemerintah, dan mendorong sektor jasa keuangan syariah ikut berkontribusi melalui berbagai program yang mendekatkan keuangan syariah kepada masyarakat luas. Antara lain lewat event seperti GERAK Syariah.
Sementara Dicky mengatakan, kebersamaan, sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak merupakan kunci mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui gerakan yang terarah, masif, dan merata seperti dilakukan dalam rangkaian kegiatan GERAK Syariah.
Baca juga: Perbankan Syariah Indonesia Masih Rumit dan Marginnya Mahal
Sepanjang pelaksanaan GERAK Syariah 2026, terselenggara 1.283 kegiatan literasi, 459 kegiatan inklusi, dan 890 kegiatan sosial.
Jumlah peserta edukasi mencapai 8.350.391 orang, meningkat 31 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi capaian kinerja keuangan syariah, penghimpunan dana mencapai Rp6,83 triliun, dan penyaluran dana mencapai Rp6,86 triliun, meningkat pesat dibanding tahun sebelumnya.
Pada kesempatan itu, OJK bersama Kementerian Agama meluncurkan Buku Edukasi Keuangan Berbasis Agama (ESA), sebagai panduan praktis bagi masyarakat untuk mempelajari pengelolaan keuangan, termasuk keuangan syariah.
Kendati keuangan syariah terus mencatat kinerja positif, Menteri Agama dalam sambutannya mengungkapkan, perilaku ekonomi syariah Indonesia masih sangat rendah, hanya sekitar 7,6 persen. Sangat jauh dibandingkan Malaysia misalnya, yang telah mencapai 67 persen.
“Jadi, mestinya peningkatan (kinerja keuangan syariah) jauh lebih tinggi, kendati saya menghargai (kinerja tahun ini karena) jauh lebih baik daripada datar seperti selama ini,” kata Nasaruddin.
Inklusi rendah
Kiki sendiri menyampaikan, total aset industri keuangan syariah nasional per 2025 mencapai Rp3.131 triliun. Tumbuh 8,61 persen secara tahunan (yoy).
Kontribusi terbesar dari pasar modal syariah senilai Rp1.800 triliun, sedangkan aset perbankan syariah Rp1.067 triliun (belum beranjak dari 7,8 persen total aset perbankan nasional yang tahun lalu mencapai Rp13.646 triliun), dan industri keuangan non-bank (IKNB) syariah Rp188 triliun.
Baca juga: Pasar Perbankan Syariah Baru 7,33 Persen. OJK: Jangan “Head to Head” dengan Bank Konvensional
Pembiayaan perbankan syariah pada 2025 mencapai Rp705 triliun, tumbuh 9,58 persen (yoy), dan penghimpunan simpanan masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) meningkat 10,14 persen (yoy).
Literasi atau pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah disebut sudah lumayan, mencapai 43,4 persen populasi. Namun, inklusi atau pemanfaatan jasa keuangan syariah baru 13,41 persen populasi. Selaras dengan masih rendahnya perilaku ekonomi syariah seperti disinggung Menteri Agama.
“Literasi sudah cukup baik, tapi mengajak masyarakat masuk ke dalam sistem (keuangan syariah) masih jadi tantangan. Dorongan inklusi perlu diperkuat melalui sinergi dan pemanfaatan teknologi agar layanan keuangan syariah makin mudah diakses,” kata Dicky.
Ferry Juliantono menambahkan, pengembangan keuangan syariah ke depan harus berorientasi pada penggunaan nyata di masyarakat. “Jangan lagi hanya membangun awareness, tapi harus memastikan masyarakat benar-benar menjadi pengguna aktif dari ekosistem keuangan syariah,” ujarnya.