Kepala BPS Bilang Backlog Perumahan 13 Persen
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, selisih antara jumlah kebutuhan rumah dan jumlah rumah yang tersedia (backlog perumahan) mencapai 13 persen secara nasional.
Ia menyatakan hal itu dalam rapat koordinasi membahas rencana pengembangan hunian bagi warga bantaran rel kereta di sekitar Senen, Jakarta Pusat, di Jakarta, Rabu (1/4/29026), bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin, Direktur Utama PT Angkasa Pura Muhammad Rizal Pahlevi, Plt Direktur Utama Perumnas Imelda Alini, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Tidak dijelaskan, apakah 13 persen itu mencakup backlog pemilikan atau juga backlog kelayakan hunian? Yang jelas dengan angka backlog 13 persen, berarti ada lebih dari 37 juta jiwa dari 288 juta populasi Indonesia yang belum menempati rumah milik sendiri yang layak huni.
“Backlog tertinggi di Jakarta, dengan tingkat ketidakpemilikan rumah mencapai 40,59 persen. Wilayah dengan angka backlog tertinggi di Jakarta Pusat, sebanyak 55,83 persen atau sekitar 146.729 rumah tangga belum punya rumah sendiri,” kata Amalia dikutip dari keterangan Kementerian PKP.
Karena itu kolaborasi Kementerian PKP dengan berbagai pihak terkait dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jakarta Pusat, dinilai Kepala BPS langkah yang tepat.
Baca juga: Rumah Subsidi yang Tak Dihuni Capai 60-80 Persen
Kementerian PKP bersama BP BUMN akan membangun sekitar 324 unit rumah tapak di lahan milik BUMN Angkasa Pura di Kwitang, Jakarta Pusat, untuk relokasi warga bantaran rel di Senen.
Selain itu akan dikembangkan juga rumah susun sekitar 500 unit di atas lahan milik KAI di Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemudian di lahan KAI di Kampung Bandan, Ancol, Jakarta Utara, yang jumlahnya belum disebutkan.
Sebelumnya BPS menyebut backlog kepemilikan rumah di Indonesia per 2024 mencapai 9,9 juta unit, atau sudah turun dari backlog sebelumnya sebanyak 12,7 juta unit. Data itu berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diadakan BPS.
Namun, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mencatat backlog rumah mencapai 15 juta unit. Selain itu ada juga data rumah tidak layak huni sebanyak 26,9 juta unit. Mana yang benar?
Karena itu pertengahan tahun lalu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam pertemuan dengan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mempertanyakan akurasi data BPS itu.
Fahri menyatakan, BPS menyebut backlog kepemilikan (belum punya rumah sendiri) 10 juta unit (9,9 juta), backlog kelayakan (tinggal di rumah tidak layak huni) 20 juta unit.
Padahal, ada double backlog yang belum tertangkap di data BPS. Yaitu, keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni, dan tinggal di rumah tidak layak huni sekaligus bukan milik sendiri.
“Harusnya fokus ke double backlog ini dulu, karena mereka benar-benar miskin. Mereka terpaksa tinggal di bawah kolong jembatan, kawasan kumuh, sempadan pantai atau sungai, atau hidup nomaden. Keluarga seperti ini biasanya tinggal di rumah tidak layak yang bukan miliknya,” jelas Wamen PKP.
Namun, kalau mengacu ke pernyataan Kepala BPS bahwa backlog perumahan mencapai 13 persen atau sekitar 37 juta unit, hal itu sudah mencakup backlog kepemilikan 9,9 juta unit dan backlog kelayakan 26,9 juta unit. Walaupun tetap belum terang, apakah backlog 13 persen itu sudah mencakup angka backlog 15 juta unit versi DTSEN?
Baca juga: Backlog Rumah 9,9 Juta Unit, Tapi Memenuhi Kuota FLPP 350.000 Unit Begitu Sulit
Sebelumnya lagi, dalam sebuah acara di Jakarta pada Agustus 2024, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto menyatakan, backlog perumahan 9,9 juta versi BPS itu hanya angka indikatif.
“Pemerintah sampai sekarang belum memiliki data individual spesifik mengenai penduduk yang masuk kategori membutuhkan rumah. Juga belum ada data individual spesifik mengenai kelompok masyarakat yang sudah punya rumah namun belum layak huni,” katanya.
Masih terkait backlog itu, Iwan juga mengungkapkan, banyak rumah subsidi yang tidak dihuni alias kosong. Jumlahnya mencapai 60-80 persen. Selain itu subsidi yang diberikan pemerintah untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu, banyak yang tidak tepat sasaran.
“Penerimanya bukan mereka yang berhak,” kata Iwan. Banyak juga penerima subsidi yang mengalihkan atau menjual rumahnya setelah dibeli, kepada masyarakat yang tidak berhak mendapatkan subsidi.