Dukung Program Perumahan, OJK Janji Status Debitur di SLIK Bersih 3 Hari Setelah Pelunasan
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica “Kiki” Widyasari Dewi di kantor OJK, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Pertemuan membahas dukungan terhadap program perumahan, terutama kendala di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam penyaluran KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Karena memiliki catatan kredit bermasalah di SLIK, debitur MBR kerap tidak bisa mendapatkan KPR dari perbankan untuk membeli rumah subsidi.
OJK sendiri selama ini menyatakan, SLIK bukan penghambat orang mendapatkan KPR dari bank. Penyaluran kredit sepenuhnya tergantung kebijakan dan peryimbangan setiap bank.
Sementara bank tidak mau atau sangat berhati-hati menyalurkan kredit kepada debitur yang tercatat pernah menunggak atau memiliki kredit bermasalah di SLIK.
“Hari ini saya datang bersama pengembang dan membawa harapan MBR yang ingin mendapatkan rumah subsidi. Ini kunjungan saya yang kelima ke OJK, dan di kepemimpinan yang baru ini (harapan kami) langsung dijawab. Ini perubahan besar dan signifikan,” kata Menteri Ara dikutip dari keterangan Kementerian PKP, Selasa (7/4/2026).
Friderica baru sepekan yang lalu diambil sumpahnya sebagai Ketua Dewan Komiisoner OJK. Dalam pertemuan itu, Ara disertai pengurus asosiasi pengembang perumahan seperti REI, APERSI, dan Appernas Jaya.
Baca juga: Wajar Anak Muda Sulit Dapat Kredit Rumah, Banyak yang “Galbay” Pinjol dan Paylater
Menurut Ara, SLIK selama ini menjadi salah satu hambatan utama MBR dalam mengakses rumah subsidi. Karena itu ia mendatangi OJK untuk memastikan semua kebijakan benar-benar memudahkan MBR mendapatkan rumah subsidi.
Sementara Ketua OJK Friderica “Kiki” Widyasari Dewi menegaskan komitmen OJK mendukung program perumahan pemerintah.
“Kalau Bapak (Menteri PKP) concern kepada MBR, kami juga demikian karena mereka adalah saudara kita semua. Kami akan mempersiapkan berbagai dukungan kebijakan agar SLIK tidak menjadi penghambat, tapi justru mendukung percepatan akses perumahan sesuai target Presiden,” ujar Kiki.
Sebagai langkah konkret, OJK akan mempercepat pembaruan data dalam sistem SLIK. Status kredit debitur yang telah diselesaikan, ditargetkan dapat ter-update (sudah bersih dari SLIK) maksimal dalam tiga hari (H+3).
Selain itu OJK juga menyiapkan kebijakan lanjutan, termasuk pengaturan terkait threshold (ketentuan) SLIK. OJK juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak terkait termasuk BP Tapera, dan membentuk satgas untuk membantu MBR yang mengalami kendala dalam pengajuan KPR subsidi karena SLIK.
Menteri PKP, juga pengurus asosiasi pengembang yang menyertainya, mengapresiasi respons cepat dan kejelasan yang diberikan pimpinan OJK terkait SLIK tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian PKP bersama OJK akan terus memperkuat koordinasi dengan perbankan dan pemangku kepentingan terkait lainnya, guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif.
Baca juga: Masalah Rumah Subsidi pada Daya Beli MBR, Bukan SLIK OJK
Sampai dua tahun
Selama ini data debitur yang kreditnya sudah lunas di SLIK OJK tidak langsung hilang, melainkan diperbarui menjadi status “Lunas” (Kol 1) dalam waktu maksimal 30 hari atau satu siklus pelaporan bulanan.
Kendati sudah lunas, histori kredit (baik lancar maupun macet atau pernah menunggak/Kol 3, 4, dan 5) umumnya tetap tersimpan selama 24 bulan (2 tahun) di SLIK, sebelum akhirnya hilang.
Lembaga keuangan seperti perbankan, wajib melaporkan pembaruan data debitur. Jika belum update, nasabah berhak meminta update disertai Surat Keterangan Lunas, agar bisa ditunjukkan saat mengajukan kredit baru.