Wamenkeu Suahasil: 5 Kunci untuk Keluar dari Middle Income Trap
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan, Indonesia perlu menjalankan strategi pembangunan yang konsisten dan terarah untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap), terutama di tengah kondisi global yang makin tidak menentu.
Wamenkeu Suahasil menyampaikan hal itu dalam closing remarks acara “TREND: Tutur Economic Dialogue 2026” di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Middle income trap adalah kondisi ketika suatu negara berhasil keluar dari status berpendapatan rendah, namun tertahan di tingkat pendapatan menengah dan gagal menjadi negara berpendapatan tinggi dan maju.
Hal itu terjadi karena pertumbuhan ekonomi melambat akibat hilangnya keunggulan biaya tenaga kerja murah, masih tergantung pada ekspor bahan mentah, bukan hasil industri yang berkualitas, serta inovasi dan produktivitas belum mampu bersaing dengan negara maju.
Tahun 2025 Badan Pusat Statistik mencatat pendapatan per kapita Indonesia mencapai USD5.083, atau sekitar Rp83,7 juta per tahun atas dasar harga berlaku.
Menurut Bank Dunia, pendapatan per kapita antara USD4.466 hingga USD13.845 tergolong negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income), kendati kriteria ini dikritik sebagian pengamat karena rentangnya terlalu lebar.
Baca juga: Lebih dari 50 Persen Penduduk RI Terancam Rentan Miskin, Cemas dan Kehilangan Rasa Aman
Wamenkeu Suahasil menyampaikan, fundamental ekonomi Indonesia relatif solid, dengan pertumbuhan di atas 5 persen, inflasi terkendali di kisaran 3 persen, surplus neraca perdagangan terus berlanjut, cadangan devisa memadai, dan manufaktur masih ekspansif.
“Momentum itu penting dijaga melalui 5 lima agenda besar pembangunan sebagai kunci untuk keluar dari middle income trap,” katanya dikutip dari keterangan Kemenkeu.
Pertama, peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui penguatan kualitas SDM, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Kedua, pembangunan infrastruktur untuk memperluas akses layanan dasar serta memperkuat ketahanan pangan dan energi.
Ketiga, reformasi kelembagaan guna menciptakan birokrasi yang efektif, kredibel, dan mampu menghasilkan regulasi yang berdampak nyata bagi perekonomian.
Keempat, penguatan kebijakan ekonomi makro yang adaptif dan responsif terhadap dinamika global. Kelima, menjaga stabilitas politik dan keamanan sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan.
“Konsisten aja pada lima ini. Tentu saja konsistensi ini diterjemahkan di setiap periode pemerintahan dalam APBN dari tahun ke tahun,” jelas Wamenkeu Suahasil.
Baca juga: Pendapatan Perkapita Jakarta Sudah USD21.000, Indonesia Baru Menuju USD5.000
Selain itu penting juga menjaga kredibilitas sebagai kunci dalam menjalankan seluruh kebijakan tersebut.
“APBN yang kredibel, Danantara yang kredibel, dan kebijakan moneter yang kredibel, yang dipercaya masyarakat, dipercaya oleh dunia usaha,” pungkas Suahasil.