Setelah 62.000 di Batang, Menteri PKP Juga Siapkan Akad Massal 71.000 KPR FLPP di Jawa Timur
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menemui Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Pertemuan membahas berbagai langkah memperkuat sektor perumahan nasional. Mulai dari penerapan teknologi, penguatan basis data, penyempurnaan regulasi dan pembiayaan, hingga penyediaan lahan.
Maruarar didampingi semua pejabat tinggi Kementerian PKP serta Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho dan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri.
Dalam pertemuan, Menteri PKP menjelaskan pemanfaatan teknologi digital sebagai salah satu fondasi penting dalam meningkatkan efektivitas berbagai program perumahan.
“Kami berdiskusi soal penerapan teknologi, data, undang-undang perumahan, gentengisasi, dab upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan,” kata Maruarar usai pertemuan dikutip dari keterangan Kementerian PKP.
Ia menyatakan, ke depan pengambilan kebijakan akan makin didukung data yang akurat, termasuk data kebutuhan rumah dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) dengan pendekatan by name by address, sehingga intervensi pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
Menteri PKP juga menyampaikan berbagai masukan terkait penyempurnaan UU Perumahan. Kemudian sinkronisasi kebijakan antar kementerian dan lembaga, agar seluruh ekosistem perumahan, mulai dari data, pembiayaan, penyediaan lahan, hingga pelaksanaan pembangunan berjalan terpadu.
Menteri PKP tak lupa menyebut berbagai agenda yang dipersiapkan kementeriannya. Salah satunya, akad massal 62.000 unit rumah subsidi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada 30 Juli 2026, yang rencananya dihadiri Presiden Prabowo.
Baca juga: BP Tapera Kembali Gelar Akad Massal 62.000 KPR FLPP, plus Rp880 Miliar KUR Perumahan
Setelah itu, Kementerian PKP bersama BP Tapera juga menyiapkan akad massal sekitar 71.000 unit rumah subsidi di Jawa Timur pada Desember 2026. Lokasi persisnya belum disebutkan.
Berikutnya, dibahas pula penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang terus meningkat, sehingga Kementerian PKP menaikkan kuotanya tahun ini menjadi Rp50 triliun dari semula Rp36 triliun.
Kemudian pengembangan rumah susun subsidi sebanyak total 141.000 unit di kawasan Meikarta, Cikarang, Bekasi, serta penguatan penanganan berbagai persoalan di sektor perumahan melalui BENAR PKP.
Usai pertemuan, Menteri PKP tidak menjelaskan respon Ketua DEN terhadap semua yang disampaikannya. Ara hanya menyatakan, melalui kolaborasi yang erat dengan DEN dan seluruh pemangku kepentingan, Kementerian PKP optimistis Program 3 Juta Rumah akan berjalan makin efektif.
Baca juga: Hingga 1 Juni Realisasi Bedah Rumah Baru 54.000 Unit dari Target 400.000 Unit
Kendati penyaluran KUR Perumahan diklaim terus meningkat, realisasi berbagai program perumahan Kementerian PKP belum cukup menggembirakan.
Untuk program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) misalnya, sampai awal Juni 2026 realisasinya baru 13,51 persen atau sekitar 54.000 unit dari target 400.000 unit tahun ini.
Sedangkan untuk KPR FLPP, dari target tahun ini sebanyak 350.000 unit, hingga 23 Juli 2025 realisasi penyalurannya baru Rp13,874 triliun untuk 111.537 unit rumah subsidi.