Hingga 1 Juni Realisasi Bedah Rumah Baru 54.000 Unit dari Target 400.000 Unit
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pelaksanaan proyek renovasi rumah tidak layak huni (RTLH)) melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/bedah rumah tahun ini.
Hingga awal Juni 2026, realisasi program baru mencapai 13,51 persen atau sekitar 54.000 unit dari target tahun ini sebanyak 400.000 unit di seluruh Indonesia.
Kendati realisasinya masih jauh dari target, Kementerian PKP tetap pede menargetkan seluruh pelaksanaan fisik perbaikan RTLH sebanyak 400.000 unit itu, selesai pada Oktober 2026 atau paling lambat November 2026.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menyatakan, percepatan program difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan.
Dari target 400.000 unit RTLH yang direnovasi tahun ini, proses verifikasi telah mencapai sekitar 300.000 unit dan ditargetkan seluruh verifikasi selesai pada Juni ini.
“Sekarang total yang sudah kita instruksikan untuk diverifikasi sekitar 300.000 unit dari total 400.000 unit. Mudah-mudahan Juni ini seluruh instruksi verifikasi bisa selesai. Kami memperkirakan proses verifikasi butuh waktu sekitar dua bulan dan pelaksanaan fisik sekitar tiga bulan,” kata Fitrah dikutip dari keterangan Kementerian PKP, Kamis (11/6/2026).
Baca juga: Kuota Bedah Rumah 400 Ribu, Usulan Perbaikan 4 Juta Unit
Dirjen Fitrah mengatakan, meskipun realisasi saat ini masih berada di bawah target kumulatif Juli 2026 sebesar 23 persen, Kementerian PKP optimistis dapat mengejar ketertinggalan karena sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap verifikasi.
“Posisi saat ini progres mencapai 13,51 persen. Memang masih terdapat selisih terhadap target, namun kami optimistis dapat mengejarnya karena sebagian besar kegiatan saat ini masih berada dalam proses verifikasi, yang akan berlanjut ke tahap pelaksanaan fisik,” terangnya.
Fitrah mengungkapkan, Kementerian PKP menargetkan realisasi penyaluran anggaran program BSPS selesain pada Oktober 2026. Selanjutnya, seluruh pekerjaan fisik di lapangan ditargetkan rampung paling lambat November 2026.
“Setidaknya pada Oktober 2026 realisasi keuangan penyalurannya sudah terealisasi. Selanjutnya paling lambat November pelaksanaan fisik dirancang selesai 100 persen,” tutur dia.
Baca juga: Pemerintah Usul 2027 Target Program Bedah Rumah Jadi 2 Juta Unit
Untuk mendukung pelaksanaan BSPS 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp8,3 triliun. Program bedah rumah memberikan bantuan stimulan (perangsang) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR() untuk memperbaiki rumahnya yang tidak layak huni menjadi layak huni.
Nilai bantuan reguler BSPS sebesar Rp20 juta per unit rumah. Sebanyak Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan, dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.
Khusus wilayah Papua dan Maluku Utara, nilai bantuan reguler mencapai Rp25 juta per unit. Sementara untuk wilayah pegunungan, pulau-pulau kecil, serta daerah terluar di Papua dan Maluku Utara, bantuan diberikan hingga Rp40 juta per unit.
Dirjen Fitrah menyebutkan, adanya penyesuaian besaran bantuan di sejumlah wilayah, menyebabkan total volume penerima bantuan berubah dari alokasi awal 400.000 unit menjadi sekitar 375.200 unit.
“Ada sekitar 24.800 unit yang nilai bantuannya lebih besar dari Rp20 juta, sehingga secara total volume kegiatan berubah menjadi sekitar 375.200 unit. Jadi, bukan karena target tidak tercapai, tetapi karena nilai bantuannya berbeda sesuai kebutuhan wilayah,” pungkasnya.
Baca juga: Rumah Tidak Layak Huni 26,9 Juta, Presiden Naikkan Target Program Bedah Rumah 10 Kali Lipat
Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan alokasi dan progres BSPS tertinggi tahun ini. Kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
Penetapan alokasi BSPS dilakukan berdasarkan berbagai indikator. Antara lain, jumlah rumah tidak layak huni, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, persentase kemiskinan, tingkat ketimpangan, serta kedalaman kemiskinan.
Dengan pendekatan tersebut, Kementerian PKP memastikan program bedah rumah menjangkau MBR yang paling membutuhkan. Pemerintah menyebut jumlah RTLH di seluruh Indonesia mencapai 26,9 juta unit.