Pemerintah Usul 2027 Target Program Bedah Rumah Jadi 2 Juta Unit
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR di komplek parlemen, Jakarta, Selasa (26/5/2026), dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026 hingga Mei 2026, serta Pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR Robert Rouw, dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait beserta jajaran eselon I, eselon II, dan para Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP).
Dalam rapat tersebut disampaikan, pagu awal DIPA Kementerian PKP Tahun Anggaran 2026 yang senilai Rp10,895 triliun mengalami penyesuaian menjadi Rp10,308 triliun, sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 terkait penajaman belanja kementerian/lembaga dan pengalihan ke BA-BUN.
Sementara itu, realisasi anggaran Kementerian PKP hingga 25 Mei 2026 tercatat baru sekitar Rp1,381 triliun atau 13,40 persen dari pagu anggaran. Realisasi anggaran yang masih minim ini berbanding terbalik dengan realisasi belanja pemerintah keseluruhan yang cenderung ngebut, sampai April tumbuh lebih dari 34 persen.
Baca juga: Kuota Bedah Rumah 400 Ribu, Usulan Perbaikan 4 Juta Unit
Menteri PKP menyatakan dalam rapat, tahun 2026 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi program strategis utama Kementerian PKP dengan alokasi sekitar 83 persen dari total anggaran kementerian untuk pembangunan dan perbaikan 400 ribu rumah tidak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Sebanyak 83 persen anggaran Kementerian PKP dialokasikan untuk program BSPS dengan target 400 ribu unit rumah. Kami berusaha konsisten agar penggunaan anggaran benar-benar untuk kepentingan rakyat,” kata Menteri PKP dikuitp dari keterangan Kementeriasn PKP.
Ia juga menyampaikan, pemerintah mengusulkan peningkatan target program BSPS menjadi 2 juta unit rumah tahun depan, sebagai bagian dari upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi MBR.
Pemerintah sendiri mengungkapkan, selain backlog pengadaan rumah, di Indonesia juga masih terdapat 26,9 juta rumah yang tidak layak huni.
Baca juga: Anggaran Rehabilitasi-Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Rp100,1 Triliun untuk Tiga Tahun
Selain program BSPS, Kementerian PKP juga menyampaikan sejumlah isu strategis lain dalam pelaksanaan anggaran tahun 2026.
Di antaranya pembangunan hunian tetap pascabencana di Sumatera, pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan, usulan tambahan anggaran untuk 50 ribu unit BSPS, penyusunan Rancangan Undang-Undang Perumahan, serta penguatan integrasi dan transparansi penyelenggaraan program perumahan.
Menteri PKP juga menyampaikan komitmen meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian PKP.
“Kami akan menyampaikan target penyerapan anggaran setiap tanggal 1 setiap bulan. Target kami pada 1 Juni realisasi anggaran mencapai 17,84 persen dan pada 1 Juli sebesar 26,81 persen,” tutup Maruarar.