Anggaran Rehabilitasi-Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Rp100,1 Triliun untuk Tiga Tahun
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menghadiri Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra Pemerintah, di Gedung DPR, Senin (25/5/2026).
Rapt dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dihadiri para menteri/kepala lembaga terkait, termasuk Mendagri Muhammad Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, dan Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR Ace Hasan Syadzily.
Dalam rapat disebutkan, rehabilitasi dan rekonstruksi 3 provinsi terdampak banjir bandang Sumatera akhir November tahun lalu, diprioritaskan pada infrastruktur dan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana.
Untuk pembangunan huntap, tanggung jawab ada pada Kementerian PKP. Karena itu, Ara menyatakan pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemda, dan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat pembangunan huntap tersebut.
“Koordinasi telah dilakukan dan beberapa opsi kerja sama telah dibahas, termasuk LKPP (lelang proyek), kejaksaan, dan kepolisian, guna memastikan tata kelola yang baik. Diharapkan 1 atau 2 Juni 2026, proses pengadaan sudah berjalan,” kata Maruarar dikutip dari keterangan Kementerian PKP.
Saat ini ada 2.603 unit huntap yang dibangun, dengan dukungan dana dari Yayasan Budha Tzu chi, dengan beberapa ratus unit telah diserahkan kepada Kemendagri sejak 2 bulan lalu, untuk diserahkan kepada korban bencana di Aceh dan Sumut. “Dalam waktu dekat, akan ada penyerahan tambahan beberapa ratus unit lagi,” ungkap Ara.
Baca juga: Kementerian PKP-BNPB Berbagi Beban Pembangunan Rumah Korban Banjir Sumatra
Untuk pembangunan rumah komunal, Kementerian PKP selalu berkordinasi terkait kesiapan lahan dengan Kementerian ATR/BPN, Danantara, dan Kementerian Lingkungan Hidup, dengan jumlah rumah akan dibahas secepatnya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pentingnya percepatan keputusan lintas sektor dalam penanganan bencana dan pemulihan wilayah terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatra itu (Aceh, Sumut, dan Sumbar).
“Rapat kali ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi sebelumnya, untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat terkait rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana Sumatra,” ujarnya.
Ace Hasan Syadzily menambahkan, pemantauan lapangan menunjukkan perlunya percepatan pembangunan huntap agar masyarakat terdampak bisa segera direlokasi.
Sementara Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera Tito Karnavian menyampaikan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan dilaksanakan selama 3 tahun, dengan total anggaran yang sudah disetujui Rp100,1 triliun.
Rinciannya, tahun ini sebanyak Rp38,9 Triliun, tahun 2027 Rp32,9 Triliun, dan tahun 2028 Rp28,2 Triliun. Prioritas anggaran terbesar untuk perbaikan infrastruktur dan pembangunan huntap, karena masyarakat terdamapak sudah terlalu lama di hunian sementara (huntara).
Baca juga: Tahap Pertama Kementerian PKP Bangun 26.969 Hunian Tetap Bagi Korban Banjir Sumatra
Tito menguraikan, di Sumatera Barat, 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak telah kembali berfungsi normal. Infrastruktur pemerintahan, jalan, jembatan nasional, distribusi energi, dan aktivitas ekonomi pulih, meski pengendalian banjir dan normalisasi sungai masih menjadi tantangan yang memengaruhi percepatan pembangunan huntap.
Di Sumatera Utara, sebagian besar dari 33 kabupaten/kota terdampak memasuki fase pemulihan. Aktivitas pemerintahan, layanan kesehatan, konektivitas jalan dan jembatan, serta kegiatan ekonomi berjalan baik, meski sejumlah wilayah masih memerlukan perhatian menyangkut pemulihan jaringan air bersih, infrastruktur pertanian, normalisasi sungai, dan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.
Sementara di Aceh, percepatan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan hunian sementara, dan huntap terus berjalan. Mayoritas pengungsi telah dipindahkan dari tenda darurat ke huntara, disertai optimalisasi program padat karya dan pembangunan infrastruktur air bersih untuk mendukung pemulihan sosial ekonomi masyarakat.
Baca juga: Tiga Fokus Penanganan Pascabencana Sumatera: Penataan Ruang-Infrastruktur-Perumahan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa seperti dikutip detikcom menyatakan, pihaknya sudah sejak akhir tahun lalu menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra sebanyak Rp60 triliun.
Hanya, diakuinya pencairan anggaran terkadang terkendala kelengkapan dokumen. Karena itu ia sudah meminta anak buahnya untuk terus menindaklanjuti ke kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk melengkapi dokumen.
“Kalau mereka (K/L) nggak bisa siapin, kita kirim orang ke sana supaya mereka bisa lebih siap lagi (menyediakan dokumen yang diperlukan). Dengan langkah ini, saya harapkan pencairan anggaran akan lebih cepat,” jelas Purbaya.