Utang Luar Negeri Pemerintah Terus Naik, Swasta Masih Takut Tambah Utang
Bank Indonesia (BI) melalui Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso melaporkan, Rabu (15/7/2026), utang luar negeri (ULN) RI pada Mei 2026 mencapai USD444,4 miliar, atau tumbuh 2,1 persen secara tahunan (yoy) dibanding April 2026 yang tumbuh 2,0 persen (yoy).
Pertumbuhan ULN RI itu dipengaruhi oleh peningkat utang pemerintah atau publik, yang pada Mei 2026 tercatat sebesar USD217,3 miliar, atau tumbuh 3,7 persen (yoy), sama dengan April 2026 dan sedikit lebih rendah dibanding Maret 2026 yang tumbuh 3,8 persen (yoy).
Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional terbitan pemerintah RI, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia, di tengah pembayaran pinjaman luar negeri pemerintah yang jatuh tempo.
BI menyebut, pemerintah RI tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif.
Yaitu, berdasarkan sektor ekonomi, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,6 persen, jasa pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,5 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).
Baca juga: Beda dengan Pemerintah, Swasta Tetap Belum Pede Tambah Utang Luar Negeri
Sedangkan peningkatan ULN Bank Indonesia, didorong oleh kenaikan kepemilikan asing terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak masih tingginya ketidakpastian global.
Sementara ULN swasta masih melanjutkan kontraksi (minus) atau penurunan. Pada Mei 2026 mencapai USD195,9 miliar, atau terkontraksi 0,1 persen (yoy) dibanding kontraksi April 0,5 persen.
Perkembangan ULN swasta terutama didorong oleh ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations), yang secara tahunan mencatat kontraksi 0,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi April 2026 sebesar 5,0 persen (yoy).
ULN swasta terbesar berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan Listrik dan sas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9 persen dari total ULN swasta.
Seperti halnya ULN pemerintah, ULN swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9 persen terhadap total ULN swasta.
Secara keseluruhan, struktur ULN Indonesia diklaim BI tetap sehat. Tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,9 persen pada Mei 2026, dan didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 83,9 persen dari total ULN.