Opini: Perumahan Kooperatif

Oleh: Marco Kusumawijaya, Arsitek-Founder & Director Rujak Center for Urban Studies
Dikutip dari Global Buildings Performance Network (GBPN)

Membangun kota yang adil dan tangguh di Indonesia membutuhkan pemahaman keragaman kota. Kota itu seperti rujak atau salad buah yang cara penyajiannya berbeda di setiap lokasi dan sesuai dengan preferensi masing-masing.

Jika kita memikirkan kota dengan cara ini, kita dapat lebih fokus pada studi perkotaan. Alih-alih rencana umum, kita harus memahami dan mengetahui kekhasan setiap kota. Fondasi kota yang tangguh dan adil dimulai dengan pengakuan perumahan sebagai hak asasi manusia fundamental.

Meskipun konstitusi Indonesia dan komitmennya berdasarkan hukum internasional telah mengakui prinsip ini, banyak pembuat kebijakan masih gagal untuk bertindak sesuai dengan prinsip tersebut. Perumahan adalah hak asasi manusia. Setelah kita mengakui hal itu, kita dapat merancang dan mengatur kota dengan cara yang lebih adil, lebih sehat, dan lebih tangguh.

Kesenjangan antara komitmen hukum dan penerapannya dalam praktik memiliki konsekuensi jangka panjang. Puluhan tahun memperlakukan perumahan terutama sebagai komoditas komersial telah memicu penggusuran paksa, melemahkan keamanan kepemilikan, dan memperluas ketidaksetaraan.

Dengan membingkai ulang perumahan sebagai hak, pemerintah dipaksa untuk bertanggung jawab dalam menyediakan rumah yang aman, terjangkau, dan sehat untuk memastikan bahwa ketahanan iklim dapat diakses oleh semua orang, terutama mereka yang kurang mampu secara ekonomi.

Perumahan Koperasi
Salah satu jalur paling efektif untuk menjadikan perumahan sebagai hak dalam praktik adalah melalui model koperasi. Salah satu penerapannya seperti Kampung Akuarium di mana kompleks perumahan ini diserahkan oleh Pemerintah Jakarta kepada koperasi masyarakat sebagai kompensasi atas penggusuran oleh pemerintahan sebelumnya. Masyarakat menyewa lahan dari pemerintah tetapi mengelolanya secara independent.

Perbedaannya adalah partisipasi dengan masyarakat terlibat sejak awal dan koperasi memberi kendali atas masa depan penghuni. Model partisipatif ini memastikan bahwa warga dapat membentuk perumahan mereka, mengelolanya secara kolektif, dan menjaganya tetap terjangkau.

Dengan dukungan pemerintah dalam menyewa lahan publik dengan biaya minimal, koperasi menunjukkan bagaimana kolaborasi negara dan masyarakat dapat menghasilkan perumahan yang bermartabat, inklusif, dan tahan terhadap perubahan iklim. Pemberdayaan masyarakat melalui kepemilikan dan pengelolaan lingkungan binaan secara lokal mendorong keadilan sosial serta memperkuat ketahanan perkotaan.

Sesuai Budaya
Mendesain untuk ketahanan bukan hanya tantangan teknis tetapi juga tantangan budaya. Perumahan harus mencerminkan bagaimana orang hidup, berinteraksi, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi tidak bisa mengimpor solusi secara membabi buta karena desain harus sesuai dengan bagaimana orang berinteraksi dengan ruang, iklim, dan komunitas mereka.

Proyek perumahan kooperatif ini di Jakarta menggambarkan pendekatan ini. Proyek perumahan empat lantai dengan toko buku di lantai dasar menunjukkan manfaat menciptakan ruang komunal yang membangun kohesi sosial.

Fitur-fitur seperti beranda berbayang, balkon, dan strategi ventilasi pasif memperhatikan iklim tropis dan mengurangi ketergantungan pada pendingin udara serta memangkas biaya energi. Pilihan desain yang berakar pada budaya ini mendukung kesehatan masyarakat dan meningkatkan ketahanan terhadap kenaikan suhu, menunjukkan bahwa desain berkelanjutan paling efektif ketika selaras dengan tradisi dan gaya hidup lokal.

Ke depan, harus dirumuskan kebutuhan mendesak untuk memperluas stok perumahan sosial Indonesia sebagai bagian dari strategi iklim dan kesetaraan yang lebih luas. Kita bisa belajar dari model-model sukses di tempat lain seperti perumahan publik di Singapura hingga pengembangan kooperatif di Berlin sebagai inspirasi. Kita tidak membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi, kita membutuhkan distribusi yang lebih baik. Peningkatan skala perumahan sosial adalah bagian dari redistribusi tersebut.

Ada tiga prioritas untuk aksi nyata: melindungi perumahan dari spekulasi, memperluas perumahan publik dan koperasi, dan membangun momentum melalui proyek-proyek percontohan.

Setidaknya tujuh hingga sepuluh contoh perumahan koperasi yang sukses dan terlihat harus dibangun dalam dua tahun ke depan. Ini akan menunjukkan bahwa perumahan yang adil, terjangkau, dan rendah karbon dapat dicapai dan pada saat yang sama membangun kemauan politik yang diperlukan untuk mentransformasi sistem perumahan perkotaan.