4 Lembaga Global Ini Bilang Ekonomi RI 2026 Tak Akan Tumbuh Sesuai Target

Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2 persen sampai 5,8 persen tahun ini, dengan titik tengah 5,4 persen yang tercantum dalam APBN 2026.

Sementara Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI tahun ini berada di kisaran 4,9 persen hingga 5,7 persen.

Proyeksi pemerintah dan BI itu lebih tinggi dibanding target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2 persen, yang akhirnya hanya terealisir 5,11 persen. Pada triwulan pertama, realisasi pertumbuhan ekonomi tahun ini mencapai 5,61 persen atau melampaui target.

Kendati pertumbuhan ekonomi triwulan satu moncer, sejumlah lembaga global melalui publikasi terbaru, memproyeksikan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 sama seperti tahun lalu, tidak mencapai target.

Penyebab utamanya, gejolak ekonomi global yang melemahkan kapasitas fiskal pemerintah dan kinerja ekspor. Pada Mei 2026 untuk pertama kalinya setelah 72 Bulan, neraca dagang RI mengalami defisit USD1,61 miliar.

Penyebabnya, lonjakan impor migas akibat perang di Tumur Tengah yang melambungkan harga energi dunia, sehingga menelan surplus yang dihasilkan dari ekspor nonmigas.

Lonjakan impor migas itu, memperbesar anggaran subsidi BBM yang selanjutnya kian membatasi ruang fiskal pemerintah yang sudah terbatas, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Itu belum menyebut faktor premi risiko investasi dan tuntutan imbal hasil (yield) yang tinggi terhadap surat utang negara berkembang seperti Indonesia, akibat kondisi fiskal tersebut selain karena kebijakan moneter ketat (higher for longer) yang diterapkan negara-negara maju seperti AS.

Baca juga: Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Tahun Ini Jadi 5 Persen

Bank Dunia
Bank Dunia (World Bank) melalui riset terbaru Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, memprediksi ekonomi Indonesia 2026 hanya akan tumbuh sekitar 5 persen, terutama karena tekanan situasi geopolitik dunia.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan melambat menjadi 5,0 persen tahun ini, karena tekanan eksternal yang membebani investasi dan ekspor,” tulis laporan tersebut, dikutip Senin (13/7/2026).

Menurut Bank Dunia, ekonomi Indonesia baru akan kembali meningkat ke kisaran 5,2 persen pada 2027-2028, seiring meredanya konflik global dan pemulihan yang dilakukan pemerintah.

Bank Dunia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih amat tergantung pada konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah.

Padahal, agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi dan berkelanjutan dalam jangka menengah panjang, diperlukan reformasi struktural yang mampu meningkatkan investasi dan produktivitas.

Baca juga: S&P Global Rating: Surat Utang RI Tetap Layak Investasi (BBB) dengan Prospek Stabil

IMF
Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) melalui kajian World Economic Outlook (WEO) Update: Global Economy in Crosscurrents of War and Technology edisi Juli 2026, juga tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini di level 5 persen, sama dengan proyeksi dalam outlook edisi April 2026 saat perang AS-Israel-Iran berkecamuk.

Selain faktor geopolitik global yang menimbulkan ketidakpastian, IMF juga menyebut ketidakpastian kebijakan pemerintah sebagai penyebab tertahannya pertumbuhan ekonomi itu.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi RI itu, sejalan dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di kawasan Asia (Emerging and Developing Asia) yang juga diperkirakan hanya sekitar 5 persen tahun ini. Tahun depan IMF menaikkan sedikit proyeksi pertumbuhan ekonomi Ri menjadi 5,1 persen.

Baca juga: Tekanan Global, OECD: Ekonomi RI 2026 Hanya Akan Tumbuh 4,8 Persen, Inflasi 3,4 Persen

OECD
Klub negara-negara ekonomi maju ini dalam laporan mutakhirnya memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dan tahun depan hanya sekitar 4,7 persen dan 5 persen.

Penyebabnya sama dengan Bank Dunia dan IMF, faktor geopolitik global alias konflik di Timur Tengah yang melambungkan harga energi, menekan konsumsi dan melemahkan ekspor.

“Kenaikan biaya energi (akibat konflik di Tumur Tengah) dan kebijakan fiskal yang ekspansif tanpa diimbangi kenaikan penerimaan pajak, akan menekan konsumsi serta investasi dan ekspor, di tengah melemahnya pasar tenaga kerja,” tulis OECD melalui OECD Economic Outlook Under Pressure Juni 2026.

Menurut OECD, efisiensi belanja negara dapat ditingkatkan melalui penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran kepada kelompok rumah tangga rentan.

OECD juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola Danantara sebagai entitas investasi dan holding milik negara, agar dampak positif investasinya terhadap perekonomian nasional dapat dimaksimalkan.

Baca juga: APBN dan Ekonomi Kuat, Menkeu Bidik Pertumbuhan 5,7 Persen pada Triwulan II

ADB
Sementara Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 lebih tinggi daripada 3 lembaga sebelumnya.

Sama seperti World Bank, IMF, dan OECD, ADB menilai di Timur Tengah telah melemahkan permintaan ekspor dan investasi asing, selain meningkatkan ketidakpastian global, mengganggu rantai pasok, dan menaikkan biaya input dan komoditas.

Karena itu, ADB merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi ke bawah negara-negara di kawasan ASEAN pada 2026. Khusus Indonesia, ADB melalui ADB Asian Development Outlook edisi Juli 2026, mempertahankan proyeksi pertumbuhan 5,2 persen tahun ini kendati tetap lebih rendah dari target pemerintah 5,4 persen.

“Prospek ekonomi Indonesia tetap stabil, dengan perkiraan pertumbuhan tidak berubah di angka 5,2 persen untuk tahun 2026 dan 2027,” tulis laporan ADB itu dikutip Senin (13/7/2026).

Sementara untuk negara ASEAN lain, ADB menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonominya. Ekonomi Filipina misalnya, diproyeksikan hanya tumbuh 3,8 persen tahun ini dari proyeksi sebelumnya 4,4 persen, sebelum meningkat menjadi 5,3 persen pada 2027 kendati masih di bawah proyeksi April 2026 sebesar 5,5 persen.

Ekonomi Kamboja diperkirakan ADB hanya tumbuh 4,1 persen tahun ini dan 4,7 persen tahun depan. Sedangkan ekonomi Malaysia diproyeksikan tumbuh 4,6 persen tahun ini dan 4,5 persen tahun depan, Thailand 1,8 persen (2026) dan 2,0 persen (2027), serta Vietnam 7,2 persen (2026) dan 7,0 persen (2027).

Khusus Brunei Darussalam yang perekonomiannya amat tergantung pada ekspor minyak, dinaikkan proyeksi pertumbuhan ekonominya tahun ini dari 1,6 persen menjadi 1,8 persen.

Baca juga: Menkeu: Supaya Ekonomi Bisa Tumbuh 8 Persen, Cukupi Likuiditas Perbankan

Tanggapan pemerintah
Pemerintah sendiri melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam berbagai keempatan menyatakan optimismenya ekonomi RI tahun ini bisa tumbuh sesuai target atau bahkan melampaui target mendekati 6 persen.

Terlebih bila ketegangan geopolitik di Timur Tengah mereda, optimisme itu makin membuncah, karena harga minyak dunia akan turun yang selanjutnya memperbesar ruang fiskal pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Dalam kuliah umum di Politeknik Keuangan Negara STAN, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Jumat (10/7/2026), Purbaya menyatakan pengelolaan kas negara menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melengkapi peran belanja negara melalui APBN.

Ia menyebut, belanja pemerintah hanya berkontribusi 7–10 persen terhadap aktivitas ekonomi nasional. Tapi, pengelolaan kas negara melalui antara lain penempatan di perbankan, mampu menggerakkan 90 persen perekonomian yang berasal dari sektor swasta.

“Saya perhatikan, manajemen kas pemerintah bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia secara signifikan. Bisa menghidupkan ekonomi yang 90 persen (melalui penyaluran kredit oleh perbankan) selain belanja langsung yang 7-10 persen,” kata Menkeu dikutip dari keterangan Kemenkeu.

Ke depan, Purbaya mengungkapkan, pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga mengoptimalkan manajemen kas agar likuiditas di sistem keuangan tetap terjaga untuk mendorong penyaluran kredit, dan aktivitas ekonomi terus bergerak.