AHY Soal Tantangan Infrastruktur di Kawasan Pesisir
Ancaman mengenai kenaikan muka air laut (sea level rise) merupakan hal nyata dan tidak dapat dipandang sebagai semata persoalan infrastruktur. Ancaman sea level rise sangat terkait dengan keselamatan manusia, keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir, hingga masa depan peradaban Indonesia.
Hal itu dinyatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat bicara di Dialog Kebijakan Nasional bertajuk Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif di Kementerian PPN/Bappenas Jakarta awal pekan ini.
“Kenaikan muka air laut bukan hanya persoalan teknis infrastruktur. Ini harus kita sikapi sebagai persoalan kemanusiaan bahkan persoalan peradaban. Yang kita lindungi bukan hanya garis pantai melainkan masa depan masyarakat pesisir dan generasi yang akan datang,” jelas AHY.
Karena itu pembangunan infrastruktur bukanlah tujuan akhir melainkan instrumen (enabler) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun tetapi juga dari ketahanan, keberlanjutan, serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
Baca juga: Proyek Jalur Kereta 14.000 km di Tiga Pulau Masuk Program Prioritas Pemerintah
Pada akhirnya pertanyaan yang mengemuka adalah, bukan seberapa banyak infrsastruktur yang telah dibangun melainkan seberapa berkelanjutan infrastuktur tersebut dapat bertahan dan digunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara ekonomi, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya.
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kenaikan muka air laut. Dengan lebih dari 17 ribu pulau, garis pantai sepanjang sekitar 108 ribu kilometer, serta 37 dari 38 provinsi yang memiliki wilayah pesisir, dampak kenaikan muka air laut berpotensi mengganggu permukiman, infrastruktur dasar, kawasan industri, sentra pangan, layanan publik, ekosistem pesisir, pulau-pulau kecil, hingga kedaulatan negara.
Tantangan tersebut kian kompleks karena Indonesia menghadapi dua ancaman sekaligus: kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim dan penurunan muka tanah (land subsidence).
Baca juga: Strategi Hybrid Coastal Defense untuk Tangani Krisis Pesisir Pantura
Di sejumlah kawasan pesisir termasuk Jakarta, Semarang, Kendal, dan Demak, penurunan muka tanah dipicu antara lain oleh pengambilan air tanah secara berlebihan serta meningkatnya beban pembangunan perkotaan.
“Ketika muka air laut terus naik dan pada saat yang sama permukaan tanah terus menurun, ancamannya menjadi berlipat. Infrastruktur dapat rusak, jalan dan jalur logistik dapat terendam, sekolah serta fasilitas kesehatan bisa terganggu, dan sumber air bersih dapat terkontaminasi. Itu yang harus disadari dengan membangun bukan sekadar infrastruktur tapi harus dipastikan keberlanjutannya,” pungkas AHY.