Proyek Jalur Kereta 14.000 km di Tiga Pulau Masuk Program Prioritas Pemerintah
Pemerintha akan mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Jawa sebagai langkah strategis menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperkuat konektivitas nasional.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam rapat koordinasi tindak lanjut pengembangan jaringan perkeretaapian Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, pekan ini.
AHY menyebut, pengembangan jaringan kereta api di tiga pulau itu merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto, sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) di sektor infrastruktur dan konektivitas.
“Ini adalah visi besar Presiden Prabowo. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi (di tiga pulau itu), kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah,” katanya melalui keterangan dikutip, Minggu (25/4/2026).
AHY menyatakan, hingga saat ini masih terdapat ketimpangan cukup besar dalam pengembangan transportasi berbasis rel di Indonesia. Karena itu diperlukan langkah strategis yang terencana dan kolaboratif lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, untuk mengurangi ketimpangan tersebut.
“Kita harus jujur melihat kondisi hari ini. Jaringan kereta api kita masih sangat terbatas dibandingkan negara lain. Ini bukan untuk membuat kita pesimistis, tetapi justru menjadi pemicu agar kita bekerja lebih keras dan lebih terarah,” ujarnya.
Baca juga: Pemerintah Mau Bangun 14.000 Km Jalur Kereta di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi
Selain itu disoroti juga rendahnya kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional. Hingga saat ini angkutan penumpang kereta api baru mencapai 4 persen, sementara angkutan logistik sekitar 1 persen.
Padahal, kereta api memiliki keunggulan sangat besar termasuk dari sisi efisiensi dan emisi. Bahkan, kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1 persen. Untuk itu moda kereta api juga menjadi bagian dari komitmen menuju net zero emission.
Kesenjangan investasi antara pembangunan jalan dan perkeretaapian, juga masih cukup lebar. Karena itu, pengembangan jalur perkeretaapian harus didorong agar sama penting dengan pembangunan jalan, sehingga gap investasi pembangunan infrastruktur itu tidak terlalu lebar.
Dalam konteks pengembangan wilayah, AHY menjelaskan setiap pulau memiliki tantangan dan potensi berbeda. Di Sumatera yang dibutuhkan adalah penguatan jaringan yang sudah, dan perluasan jalur baru untuk membentuk jaringan perkeretaapian yang mumpuni bagi masyarakat.
Di Sulawesi sendiri pada era Presiden Jokowi dikembangkan proyek jalur kereta Trans Sulawesi sejak 2010. Saat ini yang sudah beroperasi ruas Makassar-Parepare (145 kam). “Di Sulawesi, yang dibutuhkan integrasi jaringan kereta dengan kawasan industri dan sentra komoditas unggulan (seperti coklat),” ungkap AHY.
Baca juga: Triwulan Satu Penumpang Kereta Wisata, KA Makassar, dan LRT Jabodebek Tumbuh Paling Tinggi
Sementara di Kalimantan sama sekali belum ada jalur kereta api, segingga harus dibangun dari nol seperti di Sulawesi sebelum beroperasinya KA Makassar-Pare-Pare.
“Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api. Ini menjadi peluang besar bagi kita untuk membangun dari awal dengan perencanaan yang lebih baik, termasuk untuk mendukung logistik dan pemasaran komoditas (seperti sawit dan batubara),” jelas AHY.
Untuk mewujudkan pengembangan jaringan kereta api hingga sekitar 14.000 kilometer, dan reaktivasi jalur lama, Menko Infrastruktur memperkirakan kebutuhan investasinya mencapai Rp1.100 triliun hingga Rp1.200 triliun hingga tahun 2045.