Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan, pemerintha terus mendorong percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa sebagai langkah strategis menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperkuat konektivitas nasional.

Hal tersebut disampaikan AHY saat memimpin rapat koordinasi tindak lanjut pengembangan jaringan perkeretaapian Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta pekan ini.

AHY menyebut, pengembangan jaringan kereta api lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) khususnya pada sektor infrastruktur dan konektivitas.

“Ini adalah visi besar Presiden Prabowo. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah,” ujarnya dikutip dari siaran pers Sabtu (25/4).

Baca juga: Investor Sarawak Tertarik Bangun Jalur Kereta yang Hubungkan IKN dengan Malaysia dan Brunei

Harus diakui, hingga saat ini masih terdapat ketimpangan cukup besar dalam pengembangan transportasi berbasis rel di Indonesia. Karena itu diperlukan langkah strategis yang terencana dan kolaboratif lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

“Kita harus jujur melihat kondisi hari ini. Jaringan kereta api kita masih sangat terbatas dibandingkan negara lain. Ini bukan untuk membuat kita pesimistis tetapi justru menjadi pemicu agar kita bekerja lebih keras dan lebih terarah,” imbuhnya.

Selain itu disoroti juga rendahnya kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional. Hingga saat ini angkutan penumpang kereta api baru mencapai sekitar 4 persen sementara angkutan logistik sekitar 1 persen.

Padahal kereta api memiliki keunggulan sangat besar termasuk dari sisi efisiensi dan emisi. Bahkan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1 persen. Untuk itu moda kereta api harus menjadi bagian dari komitmen menuju net zero emission.

Kesenjangan investasi antara pembangunan jalan dan perkeretaapian juga masih cukup lebar. Pengembangan jalur perkeretaapian harus didorong agar sama penting dengan pembangunan jalan sehingga gap investasi pembangunan infrastruktur kereta api tidak terlalu lebar.

Baca juga: Triwulan Satu Penumpang Kereta Wisata, KA Makassar, dan LRT Jabodebek Tumbuh Paling Tinggi

Dalam konteks pengembangan wilayah, AHY menyebut setiap pulau memiliki tantangan dan potensi berbeda. Sumater membutuhkan penguatan jaringan eksisting dan perluasan jalur baru. Kalimantan memerlukan pembangunan dari titik nol sementara Sulawesi membutuhkan integrasi jaringan dengan kawasan industri dan komoditas unggulan.

“Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api. Ini menjadi peluang besar bagi kita untuk membangun dari awal dengan perencanaan yang lebih baik, termasuk untuk mendukung logistik dan komoditas,” tandasnya.

Untuk mewujudkan pengembangan jaringan hingga sekitar 14.000 kilometer tambahan serta reaktivasi jalur, AHY menyebut kebutuhan investasinya mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun hingga tahun 2045.