Kementerian PKP Naikkan Kuota Bedah Rumah di Jakarta Jadi 10 Ribu Unit
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meningkatkan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah di Jakarta menjadi 10.000 unit tahun ini.Hal itu disampaikan Menteri PKP usai mengunjungi calon penerima BSPS di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (19/6/2026).
“Di Jakarta alokasinya meningkat signifikan, dari 158 unit tahun lalu menjadi 10.000 unit tahun ini,” kata Ara dikutip dari keterangan Kementerian PKP.
Sebelumnya saat meninjau rumah tidak layak huni (RTLH) yang akan mendapat BSPS di Tambora, Jakarta Barat, Senin (15/6/2026), Ara menyatakan tahun ini jatah BSPS di Jakarta sebanyak 5.659 unit. Yaitu, 5.359 unit di perkotaan dan 300 unit di wilayah pesisir.
Kali ini di Matraman Ara menyatakan, 5.659 unit itu merupakan jumlah rumah yang mulai dikerjakan melalui program BSPS di Jakarta sejak 12 Juni 2026. Yaitu, di Kepulauan Seribu 300 unit, Jakarta Barat 1.350 unit, Jakarta Selatan 1.000 unit, Jakarta Utara 1.009 unit, Jakarta Pusat 1.000 unit, dan Jakarta Timur 1.000 unit.
Seperti di Tambora, Menteri PKP melakukan peninjauan di Matraman bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, selain para pekabat tinggi Pemprov Jakarta.
Di Matraman, Ara meninjau rumah dua calon penerima bantuan yang merupakan kakak beradik. Yakni, Ahyani (71) dan Ariasih (67). Ahyani tinggal bersama 1 anak dan 4 cucu, sedangkan Ariasih tinggal bersama 4 anak, termasuk satu anak penyandang disabilitas.
Kondisi rumah yang ditempati keduanya sangat memprihatinkan. Struktur kolom dan ring balok telah rapuh, rangka atap sudah rusak, minim pencahayaan dan sirkulasi udara, dan sebagian material bangunan sudah tidak layak.
Bahkan, salah satu rumah masih menggunakan lantai tanah, dinding kayu yang lapuk, dan penutup atap berbahan asbes yang berisiko terhadap kesehatan.
Baca juga: Jakarta Kota Nomor 33 Terkaya di Dunia, Tapi Tidak Punya Program Perbaikan Rumah Kumuh
Menurut Ara, dalam proses renovasi nanti, RTLH itu akan didesain ulang agar memiliki pencahayaan dan penghawaan yang lebih baik, antara lain dengan penambahan atap transparan. Proses pengerjaan dijadwalkan mulai 24 Juni 2026 hingga 24 Agustus 2026.
Menteri PKP kembali mengulangi, tantangan terbesar pelaksanaan program BSPS di Jakarta masih berkaitan dengan legalitas lahan. “Rumah tidak layak huni di Jakarta mencapai sekitar 824 ribu unit. Salah satu kendala yang banyak ditemui (dalam program bedah rumah di Jakarta) adalah soal legalitas kepemilikan lahan,” ujarnya.
Data RTLH di Jakarta yang disebutkan Ara terbilang baru, entah dari mana sumbernya. Sebelumnya jumlah RTLH di Jakarta disebut mencapai 209.000 unit, paling besar di seluruh Indonesia.
Karena begitu banyaknya RTLH di Jakarta, sementara dana dari pemerintah pusat demikian minim, dalam peninjauan di Tambora, Mendagri mendorong Pemprov Jakarta memperluas program bedah rumah dengan dana dari APBD-nya.
Baca juga: Mendagri Dorong Pemprov Jakarta Perluas Program Bedah Rumah dengan APBD
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta menegaskan kesiapan Pemprov Jakarta, mendukung penyelesaian persoalan legalitas lahan tersebut selama tidak dalam sengketa.
Dalam kesempatan itu, Menteri PKP juga meninjau pelaksanaan Pemilihan Terbuka Toko (PTT) Kelompok Penerima Bantuan BSPS di Kelurahan Palmeriam.
Kegiatan diikuti 11 calon penerima bantuan dengan total pagu anggaran Rp192,5 juta, dan diikuti oleh 2 toko material bangunan. Dari proses tersebut, berhasil diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp13.455.656 atau sekitar 6,97 persen.
Menteri PKP meminta hasil efisiensi tersebut dimanfaatkan kembali untuk menambah kebutuhan material bangunan bagi masyarakat penerima bantuan. “Saya juga titip pesan, tidak boleh ada pungutan liar. Tolong masyarakat ikut mengawasi. Bila ada pungli, segera laporkan dan dokumentasikan,” tegas Ara.