BP Tapera: Keterhunian Rumah Subsidi Per Mei 2026 Capai 93 Persen
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sampai pertengahan Juni 2026 sudah menyalurkan dana subsidi pemilikan rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 79.667 unit rumah senilai Rp9,9 triliun.
Untuk memantau apakah rumah-rumah subsidi yang dibiayai itu dihuni atau tidak oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membelinya, BP Tapera melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara random di seluruh Indonesia.
Tahun ini total target pemantauan dari kegiatan monev itu mencakup 75.000 unit rumah subsidi, naik dari target tahun lalu sebanyak 68.000 unit.
Mengutip keterangan BP Tapera, Jumat (19/6/2026), hingga akhir Mei 2026 pemantauan sudah mencakup 42.595 unit rumah, atau 36,42 persen dari target tahun ini. Hasil pemantauan, sebanyak 37.003 unit rumah atau 93,09 persen diklaim dihuni sendiri oleh pemiliknya.
Menurut Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, pemantauan dilakukan sebagai bagian dari komitmen BP Tapera untuk memastikan rumah subsidi FLPP memang dimanfaatkan MBR sesuai dengan peruntukannya, selain sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan program FLPP secara berkelanjutan.
“Program monitoring dan evaluasi keterhunian, merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan program FLPP berjalan tepat sasaran. Jadi, program FLPP tidak hanya berorientasi pada penyaluran pembiayaan, tapi juga memastikan rumah-rumah yang dibiayai memang dimanfaatkan oleh yang berhak,” kata Komisioner Heru.
Tahun 2025 BP Tapera mencatat realisasi penyaluran subsidi FLPP untuk 278.868 unit rumah senilai Rp34,64 Triliun, tertinggi sepanjang 10 tahun program FLPP.
Dari penyaluran tersebut, BP Tapera menargetkan sampel pemantauan tingkat keterhunian sebanyak 68.000 unit rumah di seluruh Indonesia.
Baca juga: Keterhunian Rumah Subsidi Asprumnas dan Perumnas Paling Tinggi, REI Nomor 3
Dalam pelaksanaannya, rumah yang terpantau mencapai 75.047 unit atau melampaui target. Hasil pemantauan, tingkat keterhuniannya mencapai 94,02 persen atau sebanyak 70.564 unit rumah dihuni pemiliknya.
Selain memantau tingkat keterhunian, BP Tapera juga memonitor kualitas hunian. Per 31 Mei 2026, BP Tapera mencatat total data rumah terpantau sebanyak 2.422 unit, dan 2.337 rumah di antaranya (96,49 persen) siap huni, dan 3,51 persen sisanya belum siap huni.
BP Tapera menindaklanjuti hal itu melalui koordinasi secara berkala dengan bank penyalur KPR FLPP, guna
memastikan seluruh rumah subsidi yang selesai dibangun telah siap dihuni, karena kualitas bangunan secara tidak langsung menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keterhunian.
Selain itu, Komisioner Heru juga menyebut pentingnya dukungan pemda untuk mendorong peningkatan keterhunian rumah FLPP. “Kami berharap pemda memfasilitasi pembaruan KTP penghuni, sesuai dengan alamat rumah subsidi yang ditempatinya. Selain itu, seluruh ketentuan terkait keterhunian rumah FLPP perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: Rumah Subsidi yang Tak Dihuni Capai 60-80 Persen
Di luar keterhunian dan kualitas hunian subsidi, BP Tapera juga menyebut tantangan dalam pengembangan hunian subsidi saat ini yang kerap dihadapi pengembang perumahan. Yaitu, soal perizinan, tata ruang, hingga proses pengadaan lahan.
Tahun ini pemerintah mengalokasikan penyaluran FLPP untuk 285.000 unit rumah subsidi, yang bisa langsung diperluas hingga 350.000 unit. Namun, sampai pertengahan Juni, realisasinya seperti sudah disinggung di atas, baru 79.667 unit.
Salah satu kendala utama masih kecilnya realisasi penyaluran KPR FLPP itu, adalah terbatasnya suplai rumah subsidi karena faktor-faktor penghambat yang dihadapi pengembang tersebut. Sementara minat atau permintaan rumah subsidi sendiri diklaim Komisioner Heru tetap tinggi.