Mendagri Dorong Pemprov Jakarta Perluas Program Bedah Rumah dengan APBD
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, para pejabat tinggi Kementerian PKP dan Pemprov Jakarta, serta anggota DPRD Jakarta, meninjau lokasi usulan penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Senin (15/6/2026).
Kunjungan dilakukan guna memastikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang diberikan pemerintah, benar-benar diterima warga yang membutuhkan sehingga program bedah rumah itu tepat sasaran. Tambora adalah salah satu wilayah terpadat di Jakarta.
Mengutip keterangan Kementerian PKP, dalam kunjungan itu Menteri PKP berdialog langsung dengan Enas, salah satu Calon Penerima Bantuan (CPB) BSPS, yang sehari-hari bekerja sebagai penjual makanan dan minuman ringan.
Juga meninjau rumah Siti Aisah yang bekerja sebagai kuli harian konveksi. Rumah yang ditempatinya rusak berat, dan karena itu juga memenuhi syarat menerima bantuan. “Menurut saya Ibu Enas (juga Ibu Aisyah) layak menerima bantuan, karena kondisi rumahnya memang sudah tidak layak huni,” kata Ara.
Tahun ini dari kuota BSPS 400.000 unit rumah di seluruh Indonesia, Jakarta mendapat jatah 5.659 unit (5.359 unit di perkotaan dan 300 unit di wilayah pesisir). Meningkat sangat signifikan dibanding 158 unit tahun lalu, namun masih sangat jauh dari memadai karena di Jakarta terdapat sekitar 209.000 unit RTLH.
Kuota nasional 400.000 unit itu juga melesat dibanding 2025 yang hanya 44.000 unit, namun juga masih teramat jauh dari total 26,9 juta unit RTLH di seluruh Indonesia.
Khusus Jakarta Barat, alokasi BSPS 2026 mencapai 1.350 unit. Dari hasil inventarisasi dan verifikasi, terdapat 942 unit rumah yang memenuhi kriteria mendapatkan bantuan di Jakarta Barat, tersebar di 6 kecamatan dan 22 kelurahan. Di Kelurahan Kalianyar sendiri, ada 29 rumah yang akan mendapat bantuan perbaikan.
Baca juga: Rumah Kumuh di Jakarta 209.000 Unit, Dapat Jatah Perbaikan 2.000 Unit
Mendagri Tito yang turut berdialog dengan Siti Aisah menegaskan, melalui peninjauan langsung, bantuan yang diberikan dipastiakn menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Ibu Siti kalau tidur satu ruangan 10 orang. Jelas ini sangat tepat sasaran dan sangat membutuhkan bantuan bedah rumah,” kata Tito. Perbaikan RTLH di Tambora direncanakan dimulai 8 Juli hingga 7 Agustus 2026.
Selain memastikan ketepatan sasaran bantuan, Menteri PKP juga memberikan perhatian khusus terhadap legalitas lahan penerima bantuan.
“Status lahan harus jelas dan legal, agar rumah yang telah diperbaiki dapat ditempati penerima manfaat secara aman dan berkelanjutan,” kata Ara. Untuk itu Kementerian PKP akan terus bersinergi dengan Pemprov Jakarta guna mencari solusi terbaik terkait legalitas tanah yang menjadi sasaran program.
Sementara Mendagri Tito secara implisit mengakui, kuota BSPS masih sangat jauh dari cukup kendati kuota BSPS tahun ini meningkat sangat signifikan dibanding tahun lalu.
Karena itu, seperti dikutip CNN Indonesia, Tito menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemprov Jakarta, mendorong program perbaikan RTLH di Jakarta juga dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga program bisa menjangkau jauh lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
“Sebelumnya ada salah seorang penerima bantuan di Jakarta Timur yang mengaku telah menempati rumah (RTLH) selama 50 tahun, tanpa pernah mendapatkan bantuan perbaikan dari pemerintah,” ungkap Mendagri Tito.
Baca juga: Jakarta Kota Nomor 33 Terkaya di Dunia, Tapi Tidak Punya Program Perbaikan Rumah Kumuh
Jakarta sendiri tergolong kota nomor 33 terkaya di dunia dengan APBD tahun lalu mencapai Rp91 triliun, namun setelah masa Gubernur Ali Sadikin, tidak pernah lagi punya program perbaikan kampung dan atau peremajaan kawasan kumuh.
Sementara itu seorang arsitek yang dilibatkan dalam pelaksanaan program bedah rumah atau perbaikan kawasan Menteng Tenggulun di Menteng, Jakarta Pusat, menyatakan kepada housingestate.id, alokasi dana sebesar Rp20 juta per rumah dalam program BSPS amat jauh dari cukup untuk memperbaiki kondisi RTLH.
“Duit sebesar itu hanya cukup untuk perbaikan fisik bangunan dan sanitasi standar, tidak untuk kondisi rumah dan lingkungannya secara keseluruhan,” katanya.