AHY Dorong Pembangunan Bali: Satu Pulau-Satu Tata Kelola
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan penataan ruang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan ketiganya harus dipandang sebagai satu paket ekosistem pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan
Konsep tersebut harus diwujudkan di Pulau Dewata Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan Bali harus dilakukan secara terpadu melalui pendekatan Satu Pulau, Satu Tata Kelola. Pendekatan ini mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, konektivitas, tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam satu kerangka pembangunan wilayah yang saling mendukung,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah Bali di Kantor Gubernur Bali, Denpasar pekan ini.
Bali merupakan andalan Indonesia dan untuk itu harus dipastikan Bali sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia terus menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun tidak adil jika demi mengejar pertumbuhan pariwisata, masyarakat Bali, alam Bali, dan budaya Bali justru terabaikan. Karena itu ketiga konsep tadi harus menjadi fondasi utama pembangunan.
AHY juga menyebut, pengembangan wilayah harus selalu diawali dengan penataan ruang yang baik agar seluruh pembangunan berjalan secara seimbang dan berkelanjutan. Jadi bukan hanya mendukung pariwisata tapi juga menjaga sawah tetap produktif, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi lainnya.
Baca juga: Munggu, Hot Spot Baru Investasi Properti di Bali
Hal lainnya lagi mengidentifikasi sejumlah tantangan utama pembangunan Bali, mulai dari meningkatnya tekanan sektor pariwisata (overtourism), konektivitas yang belum merata, penurunan kualitas lingkungan akibat persoalan persampahan dan pencemaran, hingga pemanfaatan ruang yang belum sepenuhnya terkendali.
Berbagai tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan secara sektoral melainkan membutuhkan orkestrasi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, pemerintah menetapkan empat klaster utama pengembangan Bali, yakni penguatan infrastruktur dan konektivitas, penataan ruang wilayah, tata kelola lingkungan hidup, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Keempat klaster tersebut menjadi fondasi dalam menyusun kebijakan dan program lintas sektor agar pembangunan Bali berlangsung secara terintegrasi. Seluruh kementerian dan lembaga terkait akan menyusun action plan sesuai kewenangan masing-masing.
Langkah tersebut meliputi percepatan pembangunan konektivitas dan transportasi multimoda, penguatan sistem pengelolaan sampah, perlindungan kawasan pangan dan subak, sinkronisasi tata ruang, pengembangan destinasi wisata baru di Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat, hingga penguatan ekonomi kreatif sebagai penopang pariwisata berkelanjutan.
Baca juga: Pasar Melemah, Hotel di Jakarta dan Bali Lakukan Rebranding dan Tingkatkan Kualitas
Seluruh program akan dikawal melalui mekanisme monitoring dan evaluasi lintas kementerian untuk memastikan implementasi berjalan sesuai target. Kemudian seluruh kebijakan pemerintah pusat akan terus diselaraskan dengan pemerintah daerah serta tetap menghormati karakteristik dan kearifan lokal Bali.
“Kita ingin ekonomi Bali terus tumbuh, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif semakin maju, tetapi budaya, tradisi, dan kearifan lokal tetap menjadi jiwa pembangunan. Bali memiliki kekhasan yang harus terus dijaga keseimbangannya,” bebernya.