Selasa, Juli 21, 2026
HomeNewsEkonomiSemester I Keseimbangan Primer Surplus Rp85,1 Triliun

Semester I Keseimbangan Primer Surplus Rp85,1 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga semester I di Jakarta, Selasa (21/7/2026), yang disebutnya tetap kuat dan sehat. Ia didampingi Wakil Menkeu Suahasil Nazara dan Juda Agung.

Menkeu Purbaya menyampaikan, pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Sementara belanja negara terealisasi Rp1.656,0 triliun, atau meningkat 17,8 persen (yoy), mencerminkan APBN yang tetap ekspansif sekaligus produktif dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

“Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja yang produktif, dan pembiayaan yang dikelola secara terukur, defisit APBN tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen dari PDB (pada semester satu), disertai surplus keseimbangan primer sebesar Rp85,1 triliun,” kata Menkeu dikutip dari keterangan Kemenkeu.

Keseimbangan primer surplus menunjukkan, pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Artinya, pemerintah memiliki dana yang cukup untuk membayar sebagian atau seluruh bunga utang, tanpa harus menarik utang baru. Dengan kata lain kinerja APBN sehat.

Menurut Menkeu, capaian tersebut menunjukkan APBN tidak hanya sehat secara fiskal, tapi juga tetap menjalankan fungsinya sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta mendukung pembangunan nasional.

“Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan,” jelasnya.

Purbaya menambahkan, kinerja APBN yang kuat tersebut, menjadi salah satu faktor yang mendasari keputusan Standard & Poor’s (S&P) mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB (investment grade) dengan outlook (prospek) stabil.

“APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan. Ini juga alasan mengapa S&P mempertahankan peringkat kita di BBB dengan outlook stabil,” ujar Menkeu.

Baca juga: Mei Belanja Negara Tetap Ngebut, Tapi Defisit Terjaga, Keseimbangan Primer Surplus Lagi, APBN Aman

Selain S&P, Indonesia juga memperoleh pengakuan dari Lianhe Credit Rating, lembaga pemeringkat terkemuka di Tiongkok, yang memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil bagi rencana penerbitan Panda Bond oleh Pemerintah Indonesia di China.

Menkeu menjelaskan, peringkat tertinggi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk memperluas basis investor, dan mengakses pasar keuangan Tiongkok yang memiliki kapasitas pendanaan sangat besar.

“Kita keluar report-nya memberikan rating AAA stable. Jadi, AAA itu rating yang paling tinggi. Di China peringkat utang kita itu yang mentok atas. Ini penting sekali untuk kita, karena China merupakan pasar yang besar untuk surat utang,” ungkap Menkeu.

Ia menyebutkan, Lianhe Creding Rating memberikan peringkat tersebut, didukung indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat, fundamental ekonomi yang solid, ketahanan terhadap guncangan eksternal, tingkat utang luar negeri yang relatif rendah, kapasitas pembayaran yang kuat, cadangan devisa yang memadai, serta rasio utang pemerintah yang tetap pruden.

Baca juga: Defisit Fiskal 2026 Diproyeksi Melebar Jadi 2,85 Persen. Menkeu: Tetap Aman, Masih di Bawah 3 Persen

“Indikator-indikator tersebut mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang sehat dan dikelola secara hati-hati. Utang luar negeri kita juga relatif rendah, kapasitas pembayarannya cukup, devisanya juga cukup. Rasio utang pemerintah juga tetap prudent,” katanya.

Menkeu menegaskabn, di tengah tingginya ketidakpastian global, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada semester I 2026 juga tetap terjaga. “Ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, dan sistem penjaminan simpanan, melalui koordinasi di KSSK,” pungkas Menkeu Purbaya.

Berita Terkait

Ekonomi

Paradigma Sampah: Jangan Lagi Sisa Buangan, Tapi Harus Jadi Sumber Daya

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh...

Kontribusi Investasi Hilirisasi Capai Hampir 30 Persen

Investasi di sektor hilirisasi terus menunjukkan tren yang meningkat...

Berita Terkini