WALHI: Proyek Pembangunan Merampas Ruang Hidup Pesisir
Perwakilan nelayan dari Dukuh Roban Timur, Kabupaten Batang, dan Kampung Tambakrejo, Semarang, bersama LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah dan WALHI Nasional, mendatangi Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendesak perlindungan wilayah pesisir dan laut Jawa Tengah dari ancaman proyek pembangunan yang berpotensi merampas ruang hidup.
Desakan ini muncul setelah adanya sosialisasi program KKP terkait penyusunan rencana zonasi rinci kawasan pesisir yang dinilai berpotensi membuka jalan bagi proyek-proyek pembangunan di wilayah tersebut.
Masyarakat nelayan dan WALHI mempertanyakan arah perencanaan pembangunan pesisir di Jawa Tengah menyusul pelaksanaan Sosialisasi Perkembangan Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 pada 21 April 2026 di Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.
Kegiatan yang merujuk pada Surat No. B.380/DJPRL.3/TU.330/IV/2026 tersebut membahas penyusunan rencana zonasi rinci pesisir dan pulau-pulau kecil, yang oleh masyarakat dinilai berpotensi menjadi pintu masuk bagi ekspansi berbagai proyek pembangunan di wilayah pesisir yang selama ini menjadi ruang hidup nelayan.
Menurut Mida Saragih, Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI, yang dibutuhkan masyarakat pesisir dan nelayan adalah keadilan spasial, jadi bukan hanya akses tetapi distribusi manfaat yang adil serta pengakuan atas keberagaman kebutuhan ruang.
Karena tanpa wilayah tangkap, tidak akan ada profesi nelayan dan untuk itu KKP harus memastikan perlindungan wilayah tangkap bagi nelayan kecil dengan menjadikan ruang pesisir dan laut bukan sekadar hamparan ekosistem melainkan ruang hidup yang dibentuk oleh relasi sosial, budaya, ekonomi, dan ekologis masyarakat pesisir.
“Ironisnya ruang hidup nelayan kecil kini dikepung berbagai izin usaha, proyek strategis nasional (PSN), serta kebijakan integrasi tata ruang laut yang lahir dari implementasi UU Cipta Kerja. Situasi ini menunjukkan bagaimana ruang bersama perlahan diubah menjadi ruang privat yang dikuasai segelintir pihak,” ujarnya dikutip dari siaran pers Senin (3/8).
Baca juga: Menteri LH: Program Penanaman 2 Miliar Pohon, Bentuk Tobat Ekologis
Situasi ini membentuk suatu dominasi atas ruang hidup masyarakat pesisir yang kerap dibungkus atas nama pembangunan dan investasi, padahal yang terjadi adalah pelanggengan ketidakadilan spasial. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kita bukan hanya kehilangan nelayan tetapi juga kehilangan peradaban pesisir yang telah menjaga laut secara turun-temurun.
Direktur Eksekutif WALHI Jawa Tengah Fahmi Bastian mengatakan, krisis pesisir di Jawa Tengah merupakan dampak akumulasi proyek pembangunan dan ekspansi industri di kawasan Pantura.
Bila dirinci, Batang telah dibebani tiga PSN yakni tol Batang-Semarang, PLTU 2.000 MW, dan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), termasuk rencana reklamasi sementara Demak justru memiliki alokasi kawasan industri terbesar mencapai 6.856 ha sehingga tidak tepat jika masyarakat hanya diposisikan sebagai ‘korban abrasi pasif’ tanpa melihat penyebab strukturalnya.
“Di Semarang, ekspansi industri dan aktivitas Pelabuhan Tanjung Emas juga turut memperparah penurunan muka tanah. Akibat kombinasi krisis tersebut, kawasan Pantura Jawa Tengah kini menghadapi ancaman genangan permanen yang terus meluas,” katanya.
Perwakilan nelayan turut mengungkap dampak nyata yang mereka hadapi akibat ekspansi proyek di wilayah pesisir. Usman, seorang nelayan dari Roban Timur, Batang, menyebut keberadaan PLTU Batang telah menghilangkan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) yang selama ini menjadi habitat terumbu karang sekaligus penyangga sumber penghidupan nelayan.
“Hilangnya KKLD akibat pembangunan PLTU Batang telah menurunkan hasil tangkapan nelayan. Sekarang kami harus melaut lebih jauh dengan biaya yang semakin besar hanya untuk mendapatkan hasil tangkap yang terus menurun. Ruang hidup dan sumber penghidupan nelayan perlahan hilang akibat proyek-proyek skala besar di pesisir,” bebernya.
Sementara itu nelayan lain Marzuki dari Tambakrejo, Semarang, mengungkapkan bahwa ruang tangkap nelayan terus menyusut akibat ekspansi industri dan pembangunan tol Tanggul Laut Semarang-Demak. Kondisi tersebut telah menurunkan pendapatan nelayan karena rusaknya kawasan pesisir yang selama ini menjadi tempat pemijahan ikan.
“Ruang tangkap kami semakin sempit sementara hasil tangkapan terus menurun. Pembangunan tol Tanggul Laut Semarang-Demak tidak hanya menghilangkan habitat ikan tetapi juga mengubah pola arus dan gelombang laut. Gelombang yang sebelumnya stabil kini menjadi gelombang pantul yang meningkatkan risiko keselamatan bagi nelayan saat melaut,” ungkapnya.
Baca juga: Regulasi Water Farming, yang Ambil Air Tanah Wajib Kembalikan ke Dalam Tanah
Menanggapi permasalahan ini, KKP mengakui masih terdapat persoalan pelibatan masyarakat dalam penyusunan RTRW Jawa Tengah dan menyatakan kesiapan untuk membahas skema perlindungan wilayah tangkap nelayan kecil bersama masyarakat dan organisasi sipil ke depan.
Pada akhirnya masyarakat nelayan pesisir Jawa Tengah bersama WALHI Jawa Tengah dan WALHI Nasional menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah melalui KKP. Pertama, menetapkan kebijakan perlindungan wilayah tangkap bagi nelayan kecil. Kedua, menjamin kepastian ruang tangkap dan ruang hidup melalui skema communal fishing ground yang dikelola bersama oleh nelayan kecil. Ketiga, memulihkan ekosistem mangrove yang rusak serta memastikan kompensasi sosial dan ekologis yang setara atas setiap kerusakan yang ditimbulkan. Keempat, mewujudkan tata kelola pesisir yang demokratis melalui pelibatan bermakna nelayan dan masyarakat pesisir dalam setiap penyusunan kebijakan dan rencana pembangunan di Pantai Utara Jawa Tengah.