AHY Pastikan Pengelolaan Kereta Cepat Tidak Bebani APBN
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara Indonesia di Wisma Danantara, Jakarta, pekan ini. Dalam rapat tersebut, AHY menjelaskan perkembangan restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).
Salah satu agenda penting dari rapat ini yaitu memastikan proses restrukturisasi berjalan sesuai rencana. Menurut AHY, pemerintah memprioritaskan pembahasan terkait perkembangan penyelesaian proyek kereta cepat khususnya terkait restrukturisasi keuangan.
“Sebelumnya saya juga mengoordinasikan pembahasan antara Danantara, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan. Pada saatnya nanti, Kementerian Keuangan akan mengambil alih proses restrukturisasi ekuangan KCIC,” ujarnya melalui siaran pers Jumat (14/8).
Sejalan dengan pembahasan tersebut, pemerintah tengah menyiapkan proses pengalihan pengelolaan KCIC dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan proses pengalihan tersebut ditargetkan rampung paling lambat pada pertengahan September 2026 tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Aset KCIC nantinya akan dikelola Kementerian Keuangan melalui salah satu Special Mission Vehicle (SMV) fiskal, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Struktur kepemilikan tetap mempertahankan pola konsorsium dengan 60 persen saham dikelola pemerintah dan 40 persen dimiliki mitra dari Tiongkok. Skema tersebut juga membuka peluang pengembangan jalur kereta cepat hingga Jawa Timur pada tahap berikutnya.
Selain membahas restrukturisasi KCIC, dibahas juga mengenai perkembangan berbagai proyek dan investasi strategis yang akan dikawal Danantara pada tahun ini maupun tahun-tahun mendatang. AHY secara khusus mendorong Danantara untuk terus memperkuat dukungannya terhadap pembangunan infrastruktur dan pemerataan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia.
“Secara umum kami membahas progres Danantara terhadap sejumlah proyek dan investasi yang akan dikawal pada tahun ini maupun tahun-tahun mendatang. Secara khusus, saya juga mendorong agar Danantara dapat terus berperan dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia,” bebernya.
Baca juga: Opini: APBN Bukan Talangan Bisnis Whoosh
Menko AHY juga mendorong percepatan konsolidasi BUMN dalam pengelolaan kawasan industri strategis sebagai bagian dari agenda streamlining BUMN. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mewujudkan pengelolaan kawasan industri yang semakin efisien, tepat sasaran, berdaya saing, serta didukung infrastruktur dasar dan konektivitas yang memadai guna memperkuat agenda hilirisasi nasional.
“Kawasan industri harus berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu menarik investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia. Kawasan industri benar-benar harus hidup, memiliki daya saing, dan kompetitif. Jika kita ingin memiliki daya tarik yang lebih kuat dibandingkan negara-negara tetangga, maka kawasan industri kita harus didukung oleh infrastruktur yang memadai serta konektivitas yang semakin baik,” tandasnya.
Karena itu penguatan peran Danantara dalam mendukung investasi strategis, pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan industri, serta hilirisasi akan menjadi fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih merata dan berkelanjutan.
Baca juga: Opini: AADW, Dance with The Whoosh
Untuk itu, sinergi antarlembaga perlu terus diperkuat agar tata kelola pembangunan dan investasi semakin efektif serta memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.