Respon Statistik Perumahan BPS, Menteri PKP: Teruslah Sampaikan yang Benar, Bukan yang Enak Didengar
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam ndegeri Tito Karnavian, menghadiri rilis Publikasi Statistik Perumahan 2026 yang disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan tersebut juga dihadiri Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, para pejabat tinggi Kementerian PKP dan Kemendagri, serta kepala BPS provinsi dari seluruh Indonesia secara daring.
Kepala BPS menyampaikan, untuk pertama kali Publikasi Statistik Perumahan memuat berbagai data dan indikator perumahan nasional.
Publikasi disusun berdasarkan data Susenas serta data administrasi dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor perumahan lainnya, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan evaluasi pembangunan perumahan.
Salah satu indikator utama yang disajikan adalah, perkembangan backlog perumahan, yang menggambarkan dua persoalan berbeda dalam pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat.
Backlog 1 yang menggambarkan rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri atau masih menempati hunian bukan milik sendiri. Kemudian, backlog 2 yang menggambarkan rumah tangga yang sudah memiliki rumah sendiri, tapi belum memenuhi kriteria layak huni.
Data BPS mengungkapkan, backlog 1 menunjukkan perkembangan positif. Persentase rumah tangga yang belum punya rumah sendiri turun dari 13 persen (Maret 2025) menjadi 12,39 persen (Maret 2026). Backlog 1 pada 2026 tercatat sekitar 9,29 juta rumah tangga, atau menurun sekitar 350 ribu rumah tangga dibandingkan 2025.
Penurunan backlog 1 terjadi di seluruh provinsi, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam akses kepemilikan rumah, sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintah untuk memperluas penyediaan dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.
Backlog 2 juga menunjukkan perbaikan. Pada semester I 2026 mencapai 24,03 persen atau sekitar 18,01 juta rumah tangga, turun dari 25,33 persen atau sekitar 18,77 juta rumah tangga pada 2025.
Hampir seluruh provinsi mengalami penurunan backlog kelayakhunian. Perbaikan hunian tersebut juga tercermin dari meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni. Pada 2026 mencapai 70,30 persen, dibanding 68,40 persen pada 2025.
Baca juga: Kepala BPS: Rumah Tangga Belum Punya Rumah 9,29 Juta, Rumah Tidak Layak Huni18,01 Juta
BPS menggunakan sejumlah komponen dalam menentukan rumah layak huni. Yaitu, ketahanan bangunan, kecukupan luas lantai per kapita, akses terhadap sanitasi layak, serta akses listrik. Dari keempat komponen tersebut, akses terhadap sanitasi masih menjadi hal yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.
Salah satu persoalan sanitasi yang masih menonjol adalah praktik buang air besar (BAB) sembarangan di banyak provinsi. Selain sanitasi, BPS juga mencatat penggunaan atap asbes yang juga masih banyak di sejumlah provinsi.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan publikasi tersebut diterbitkan sebagai bagian dari upaya menyediakan data yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan di bidang perumahan.
“Terima kasih kepada Menteri PKP dan Menteri Dalam Negeri yang selalu menggunakan data BPS sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Publikasi Statistik Perumahan ini untuk pertama kali diterbitkan, ke depan akan kami publikasikan secara reguler,” kata Amalia dikutip dari keterangan Kementerian PKP, Kamis (13/8/2026).
Publikasi tersebut juga memperlihatkan perkembangan berbagai program pembangunan perumahan yang dilakukan pemerintah, pengembang, maupun masyarakat secara swadaya.
Pada semester I 2026, realisasi program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) misalnya, mencapai 88.635 unit.
Dari sisi pembiayaan, hingga semester I 2026 realisasi KPR FLPP mencapai 91.531 unit. Sedangkan Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan mencapai 95.878 debitur dengan nilai pembiayaan Rp20,58 triliun.
Pemerintah daerah juga menunjukkan kontribusi dalam penyediaan perumahan. Pada semester I 2026, program perumahan yang didukung APBD provinsi mencapai 4.014 unit. Pemerintah daerah juga mendukung kemudahan perizinan melalui pembebasan PBG bagi MBR yang memenuhi ketentuan, yang pada semester I 2026 telah mencapai 101.201 unit.
Menteri Tito menyambut baik publikasi BPS, yang membuatnya bisa melihat aerah mana yang perlu mendapat dorongan lebih besar dalam penyediaan perumahan. “Dengan adanya data ini, kita bisa lihat daerah yang perlu di-push. Saya senang karena sekarang ada angka yang terukur,” ujarnya.
Menteri PKP juga mengapresiasi publikais BPS, karena memberikan gambaran yang terukur mengenai perkembangan sektor perumahan, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap berbagai program yang telah dijalankan.
“BPS ini wasit kinerja kita. Harus adil dan punya indikator yang terukur. Saya percaya BPS punya metodologi yang benar dan integritas yang benar. Pesan saya kepada BPS, teruslah sampaikan yang benar, bukan yang enak didengar,” ujar Maruarar.
Baca juga: Menteri PKP: Subsidi Perumahan Tepat Sasaran Berkat Data BPS
Maruarar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian PKP dan berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan program perumahan. Menurutnya, capaian yang tercermin dalam data BPS merupakan hasil kerja bersama dan kolaborasi berbagai pihak.
“Tidak ada superman, yang ada superteam. Data yang dibagikan hari ini merupakan hasil kerja kita bersama. Ada bantuan dari banyak pihak. Dari BPHTB dan PBG gratis dari pemerintah daerah, KPP, GWM Bank Indonesia, dan berbagai program lainnya. Jadi ini bukan pekerjaan satu kementerian saja,” tegasnya.
Melalui Publikasi Statistik Perumahan 2026, pemerintah memiliki dasar yang makin kuat untuk mengukur perkembangan persoalan perumahan, baik dari sisi kepemilikan maupun kelayakhunian. Data tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan yang makin tepat sasaran sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.