Kepala BPS: Rumah Tangga Belum Punya Rumah 9,29 Juta, Rumah Tidak Layak Huni18,01 Juta
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan Program 3 Juta Rumah, melalui pemanfaatan data yang akurat, terintegrasi, dan berbasis fakta lapangan.
Terkait hal itu, Rabu (5/8/2026), di Jakarta, Menteri PKP Maruarar (Ara) Sirait untuk kesekian kalinya melakukan rapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, membahas pemutakhiran data perumahan nasional sebagai landasan penyusunan kebijakan perumahan.
Menteri Maruarar menyatakan, data BPS menjadi kompas utama dalam menentukan arah kebijakan agar seluruh intervensi pemerintah, mulai dari rumah subsidi, rumah susun, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, GWMBI, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Sesuai arahan Presiden, kebijakan perumahan yang tepat sasaran harus lahir dari data yang kuat. Kita bekerja berbasis data, terima kasih BPS atas sinergi penuhnya,” katanya dikutip dari keterangan Kementerian PKP.
Dalam pertemuan, Kementerian PKP bersama BPS membahas integrasi data kemiskinan desil 1 hingga 4, serta data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Data tersebut selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dilakukan validasi faktual di lapangan.
Usulan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan pendekatan By Name By Address (BNBA), kemudian disandingkan dengan data BPS sebelum dilakukan verifikasi lapangan oleh tim Kementerian PKP.
Pemerintah juga terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi Go PKP, sebagai instrumen pelaporan pembangunan rumah secara transparan, terintegrasi, dan diperbarui secara berkala.
Kepala BPS menyebutkan, evaluasi sektor perumahan dilakukan melalui dua pilar utama, yaitu aspek fisik hunian yang meliputi kepemilikan rumah, renovasi, dan kualitas material bangunan, serta aspek lingkungan yang mencakup akses sanitasi, air minum layak, dan listrik.
Baca juga: Backlog Rumah 9,9 Juta Unit, Tapi Memenuhi Kuota FLPP 350.000 Unit Begitu Sulit
Pengukuran juga difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kelayakan tempat tinggal, serta pengurangan praktik sanitasi tidak sehat. Seluruh intervensi pemerintah akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan pendekatan BNBA, sehingga bantuan lebih tepat sasaran.
Paparan BPS juga menunjukkan perkembangan positif kondisi perumahan nasional. Backlog kepemilikan rumah (backlog 1) terus menurun sejak tahun 2020 hingga 2026.
Jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri, turun dari 12,75 juta rumah tangga pada 2020 menjadi 9,29 juta rumah tangga pada 2026. Persentasenya juga menurun dari 17,52 persen menjadi 12,39 persen pada periode yang sama.
Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebelum disapih lagi menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP), menyebut backlog kepemilikan rumah pada 2024 mencapai 9,9 juta rumah tangga.
Sementara backlog kelayakhunian rumah (backlog 2) juga menurun. Jumlah rumah tangga yang menghadapi persoalan kelayakhunian berkurang 762.763 rumah tangga, dari 18,77 juta pada 2025 menjadi 18,01 juta rumah tangga pada 2026.
“Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah masih menjadi tiga provinsi dengan jumlah backlog kelayakhunian terbesar di Indonesia,” ujar Amalia.\
Baca juga: Kini Backlog Rumah Tinggal 9,9 Juta Unit
Kepala BPS mengingkapkan rencana penyusunan Buku Statistik Perumahan 2026 sebagai referensi nasional dalam mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan sektor perumahan.
Rapat Menteri PKP bersama Kepala BPS juga dihadiri Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta para pejabat tinggi Kementerian PKP termasuk Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia yang baru saja dilantik.